• ew
  • Peran Komunikasi Politik Di Indonesia
  • peran serta masyarakat dalam membangun bangsa yang jujur dan bersih
  • KEMISKINAN ; KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN SUKABUMI H. Asep Hikmat
  • PROSPEKTIF DAN FENOMENA FILSAFAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN U. Abdullah Mu’min
  • REFLEKSI KEJAYAAN PEMERINTAHAN ISLAM DI SPANYOL Maman Hidayat
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN. H. Herri Azhari
  • Peluang dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pascatransisi Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan Muhamad Saendinobrata
  • POSISI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN H. Herri Azhari
  • “PERMINTAAN” DALAM ILMU EKONOMI Hj Lidiawati, SE. M.Pd
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Ir. H. Kusman Nur, MM.
  • FILSAFAT DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI U. Abdullah Mu’min
  • “MEMBACA”, PERJALANAN KEPEMIMPINAN KHULAFAURRASYIDIN (Khalifah Utsman dan Ali RA.) Maman Hidayat
  • KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (H. Asep Hikmat)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Muhammad Saendinobrata)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • APLIKASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi)
  • ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
  • RUU Perguruan Tinggi Batal Disahkan
  • Akan Terbang Kemanakah Negeri Ini?
  • Peran Administrasi Publik
  • Sistem Pemerintahan Indonesia
  • Sejarah PEMERINTAHAN INDONESIA
  • Cara membuat Undang-Undang
  • Pegawai NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
  • Artikel lainnya...


    KEMISKINAN ; KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN SUKABUMI H. Asep Hikmat
    (27 November 2013)
    I. Pendahuluan

    Masalah kemiskinan merupakan komoditas sosial politik bahkan komoditas hiburan/tontonan yang menjadi isu lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi tantangan utama di banyak negara termasuk di Indonesia. Miskin atau kemiskinan sebuah kata bermakna serba kekurangan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan utamanya dalam mmenuhi hak-hak dasar. Upaya untuk meminimalisasi masalah kemiskinan ini sama sulitnya dengan mendefinisikan kata miskin atau kemiskinan tersebut. Makna serba kekurangan atau berpenghasilan rendah belumlah cukup mendefinisikan miskin/kemiskinan tersebut karena banyak orang yang berpenghasilan rendah merasa enggan disebut orang miskin. Oleh karena itu, saat ini muncul beberapa indikator kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan.

    Ichwan Muis pada tahun 2011 yang dikutip oleh Aris Wanrisna dalam ” Warta Bappeda ” Provinsi Jawa Barat (2012) mengemukakan bahwa difinisi kemiskinan dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut :
    Pertama, dari segi pemenuhan kebutuhan pokok, kemiskinan adalah tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok disebabkan adanya kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi satandar hidup layak.
    Kedua, dari segi pendapatan, kemiskinan dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
    Ketiga, dilihat dari kesempatan, kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk meraih basis kekuasaan sosial meliputi ketrampilan yang memadai, informasi / pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup, social network, dan sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan.
    Keempat, dilihat dari kondisi, kemiskinan dicirikan dengan kekurangan makan dan gizi, pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.
    Kelima, dilihat dari penguasaan terhadap sumber daya, kemiskinan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata dari sumber daya (malldistribution of resources)
    Keenam, kemiskinan menurut Drewnowski, ada tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang yakni kehidupan fisik dasar meliputi gizi, perumahan dan kesehatan, lalu kebutuhan budaya dasar meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang/rekreasi dan jaminan sosial serta high income yakni penghasilan yang surplus.

    Konsep kemiskinan menurut Bappenas adalah sebagai ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidipan yang bermartabat. Adapun BKKBN menyebutkan bahwa keluarga miskin adalah jika tidak dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya, tidak mampu makan dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah serta tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Lain lagi BPS (Badan Pusat Statistik) mengeluarkan dua angka kemiskinan yakni untuk kepentingan makro dan mikro. Secara makro jumlah penduduk miskin diopengaruhi oleh garis kemiskinan, dalam hal ini dikatakan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sebesar Rp. 211.000,- per kapita per bulan, artinya seseorang disebut miskin bila pengeluaran per bulan di bawah Rp. 211.000,-
    Untuk kepentingan mikro, BPS pada tahun 2005 menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yakni : Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang; Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik; sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha . Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan; pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD; dan terakhir, tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- seperti motor, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. JIKA minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikatagorikan sebagai rumah tangga miskin.


    II. Kebijakan Umum. Masalah-Masalah dan Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

    Perencanaan penanggulangan kemiskinan sejak awal harus menyadari bahwa bidang kerjanya merupakan proses pengambilan keputusan yang kompleks dan akan melibatkan peran banyak pihak. Sinergitas melalui interaksi lintas pelaku adalah frase yang sejak awal harus menjadi pedoman, berbagai bentuk dan substansi perencanaan pembangunan secara terintegrasi haruslah berpijak kepada upaya-upaya dalam penanggulangan kemiskinan yang tentu saja ditopang dengan basis data yang akuntabel. Berdasarkan hasil pendataan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2010, terdapat jumlah penduduk Pra KS, KS dan KS 1 sebanyak 984.626 jiwa. Jumlah KK Pra KS dan KS 1 sebanyak 325.167 Rumah Tangga Miskin.
    Terlepas kontroversi data antara BPS dengan BKBPP, berapapun banyaknya orang miskin; pihak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk berupaya menanggulanginya paling tidak setiap tahun dapat berkurang kuantitasnya. Salah satu bentuk kebijakannya adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten) sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TKPKD inilah yang diharapkan menjadi satu-satunya Tim Kerja Koordinasi yang misi utamanya mengkoordinasikan seluruh program, kegiatan bahkan kepentingan dari para pihak yang memang memiliki komitmen dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
    Sebagai basis dalam sistem penanggulangan kemiskinan, proses yang digunakan adalah melalui pemberdayaan masyarakat dimana prinsip-prinsip yang digunakannya harus dijadikan skenario manajemen program dan kegiatan berkonsepkan paradigma ” daerah membangun dan masyarakat membangun”. Permasalahan yang muncul untuk mengimplementasikan paradigma tersebut pada dasarnya bersumber dari dua pihak yakni aparatur yang melaksanakan program/kegiatan dan dari internal masyarakat itu sendiri yang hingga kini relatif masih besar ketergantungannya terhadap bantuan dari luar. (banyak disebutkan juga ”lemah kemandiriannya”).. Oleh karena fenomena tersebut, maka peran pemerintah termasuk pemerintah daerah sebagai regulatur, katalisator sekaligus stimulator, masih sangat diandalkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini. Kemudian, bagaimana hal nya upaya penanngulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi ?

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015, disebutkan ada delapan (8) kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dalam dua (2) tahun terakhir ini terus dilakukan seiring dengan berbagai keterbatasn yang dimilikinya khususnya dalam hal anggaran. Adapun ke-delapan tersebut adalah sebagai berikut :

    1. Kebijakan penanggulangan kkemiskinan berbasis kewilayahan ; terdiri dari sembilan (9) program yakni
    a) Upaya kesehatan Masyarakat bagi Orang Miskin;
    b) Lingkungan Sehat dann Perilaku Sehat bagi Warga Miskin;
    c) Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
    d) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya;
    e) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    f) Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
    g) Peningkatan Ketahanan Pangan, dan
    h) Transmigrasi

    2. Kebijakan Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas, dengan tiga (2) program andalannya ;
    a) Wajib Belajar 9 Tahun
    b) Pendidikan Menengah
    c) Pendidikan Luar Sekolah

    3. Kebijakan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Sosial, programnya ada empat (4):
    a) Upaya Kesehatan Masyarakat bagi Orang Miskin;
    b) Perbaikan Gizi Masyarakat;
    c) Lingkungan dan Perilaku Sehat bagi Warga Miskin;
    d) Upaya Kesehatan Perorangan bagi Warga Miskin.

    4. Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, terdiri dari dua (2) program :
    a) Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
    b) Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan (P3K).

    5. Kebijakan Penataan Pengembangan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi, program yang diusungnya terdiri dari :
    a) Penciptaan Iklim Usaha KUKM;
    b) Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM;
    c) Pengembangan Sistem Pendukung KUKM.

    6. Kebijakan Pengembangan Sentra-Sentra Agroindustri, dengan dua (2) program andalannya yakni :
    a) Pengembangan Agroindustri;
    b) Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga/Industri Rumah Tangga.

    7. Kebijakan Peningkatan Infrastruktur, programnya terdiri dari :
    a) Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    b) Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
    c) Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

    8. Kebijakan Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif bagi Pengembangan Sektor Unggulan Daerah, terdiri dari program-program :
    a) Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Sumber Daya Mineral & Energi;
    b) Pengembangan pemasaran Wisata;
    c) Penataan dan Pengembangan Kepariwisataan;
    d) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    e) Pengamanan, Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
    f) Pengembangan Ekspor.


    III. Pemberdayaan sebagai Pendekatan Strategis Penanggulangan Kemiskinan

    Dari sisi kebijakan dan program yang digulirkan, tidak sedikit yang berhasil mengangkat sekelompok orang menjadi tidak miskin lagi, namun demikian tidak sedikit pula kelompok masyarakat lainnya yang masih ada terjerembab dalam jurang kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan atau orang miskin memang tidak mungkin karena secara kodrati mereka akan tetap ada, tetapi menguranginya adalah hal pasti yang dapat kita lakukan. Proses pemberdayaan yakni bagaimana membuat seseorang/sekelompok orang atau komunitas tertentu menjadi “punya daya”, pada dasarnya harus berintikan adanya ‘ keinginan kuat, mimpi, dorongan semangat/motivasi dan aksi nyata’ yang sering dikemas dengan bahasa “partisipasi” untuk mengentantaskan dirinya sendiri dari lubang ketidakberdayaan itu.

    Menurut Long Norman (1977) yang dikutip Trisna Subarna dan Siti Lia Mulijantiy dalam “Warta Bappeda” Provinsi Jawa Barat (2012), menyebutkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin harus dilakukan secara simultan antara ” empowerment approach dengan transformation approach” . Empowerment approach berkaitan dengan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat, sedangkan transformation approach berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengedepankan terjadinya perubahan yang mendasar secara kelembagaan.
    Pada pendekatan transformasi khususnya dalam pembangunan perekonomian, pengelolaan sumber da ya yang ada dan kesempatan untuk merencanakan program pembangunan menjadi suatu keharusan terjadinya, artinya sejak perencanaan (sebelum kebijakan dan program ditetatapkan), masyarakat terlibat secara nyata, berpartisipasi aktif dan akhirnya turut bertanggung jawab teradap hasil-hasilnya. Bank Dunia dalam hal stratregi pengentasan kemiskinan ini telah merumuskan tiga (3) :hal pokok yaitu :

    Pertama, Bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lebih penting lagi meningkatkan pendapatn sebagai bekal mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan.
    Kedua, Bagaimana membuat setiap layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin baik yang disediakan oleh goverment sector maupun privat sector.
    Ketiga, Bagaimana membuat setiap pengeluaran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) bermanfaat bagi rakyat miskin.



    III. Kesimpulan / Penutup

    Dari konsepsi dan strategi pengentasan atau penannggulangan kemiskinan tersebut lalu dikaitkan dengan delapan (8) kebijakan dan duapuluh tiga (23) program tersebut di atas, pada intinya mengharuskan adanya pemahaman bersama seluruh stakeholders pembangunan daerah bahwa untuk berhasilnya upaya penannggulangan kemiskinan itu adalah tugas bersama, tidak segera denganh mudah dicapai tetapi juga bukan pula hal yang tidak mungkin dicapai, dan memerlukan kerja keras semua pihak baik dari unsur pemerintahan, swasta, masyarakat (termasuk organisasi masyarakat), dan juga unsur Perguruan Tinggi.

    Penanggulangan kemiskinan memerlukan perpaduan strategi, kebijakan dan program dari seluruh potensi stakeholders, tahapan yang dibangun adalah bagaimana mengembangan dan memperkuat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian. Tahapan yang harus dijalani oleh semua pihak seperti pemerintah, sektor swasta dan masyarakat adalah menujudkan kesempatan kerja/kesempatan berusaha serta meningkatakan kemampuan agar lebih produktif / berdaya saing sehingga pada akhirnya kkesejahteraanlah yang dirasakan.


    Daftar Pustaka :

    1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2010.
    2. Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2010.
    3. Laporan Hasil Monev, Bappeda Kab.Sukabumi 2011.
    4. RPJMD Kab.Sukabumi Tahun 2010-2015
    5. Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2012.....[kembali]
    FotoFotoFotoFotoFotoFoto

    ©2012 PUSTEKOM STISIP WIDYAPURI MANDIRI SUKABUMI