• ew
  • Peran Komunikasi Politik Di Indonesia
  • peran serta masyarakat dalam membangun bangsa yang jujur dan bersih
  • KEMISKINAN ; KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN SUKABUMI H. Asep Hikmat
  • PROSPEKTIF DAN FENOMENA FILSAFAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN U. Abdullah Mu’min
  • REFLEKSI KEJAYAAN PEMERINTAHAN ISLAM DI SPANYOL Maman Hidayat
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN. H. Herri Azhari
  • Peluang dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pascatransisi Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan Muhamad Saendinobrata
  • POSISI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN H. Herri Azhari
  • “PERMINTAAN” DALAM ILMU EKONOMI Hj Lidiawati, SE. M.Pd
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Ir. H. Kusman Nur, MM.
  • FILSAFAT DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI U. Abdullah Mu’min
  • “MEMBACA”, PERJALANAN KEPEMIMPINAN KHULAFAURRASYIDIN (Khalifah Utsman dan Ali RA.) Maman Hidayat
  • KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (H. Asep Hikmat)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Muhammad Saendinobrata)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • APLIKASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi)
  • ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
  • RUU Perguruan Tinggi Batal Disahkan
  • Akan Terbang Kemanakah Negeri Ini?
  • Peran Administrasi Publik
  • Sistem Pemerintahan Indonesia
  • Sejarah PEMERINTAHAN INDONESIA
  • Cara membuat Undang-Undang
  • Pegawai NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
  • Artikel lainnya...


    Peluang dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pascatransisi Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan Muhamad Saendinobrata
    (27 November 2013)
    Abstrak
    Harmonisasi hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui komunikasi organisasi yang efektif mendeskripsikan wujud kebersamaan dalam rangka merumuskan dan implementasi kebiajakan penanggulangan kemiskinan berbasis prorgram pemberdayaan masyarakat miskin. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut sangat tergantung dari kemampuan para aparat pelaksana , dan juga sangat didukung adanya partisipasi masyarakat miskin secara sukarela, spontan dan sukarela
    Kata Kunci : Desentralisasi, Public Policy, Empowerment, Komunikasi dan Partisipasi.

    LATAR BELAKANG MASALAH..
    Krisis politik yang merupakan salah satu aspek dari akibat krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada akhir juni l997 dengan titik berat terjadinya penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soeharto kepada Wakil Presiden BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei l998, berimplikasi terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistik kearah sistem desentralistik (otonomi daerah).
    Sistem penyelenggaraan pemerintahan desentralistik memberi peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, menurut aspirasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan karakteristik daerah masing masing.
    . Widodo (2001 : 1 dan Rasyid (1998 : 139), menyatakan bahwa keberadaan Pemerintahan pada hakekatnya adalah dalam rangka upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan hanya untuk melayani diri sendiri akan tetapi sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.
    Paragigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma Rule Government menjadi Good Governance.
    Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan public menurut paradigma Rule Government senantiasa lebih menyandarkan diri pada peraturan perundang-undang yang berlaku, dimana berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan paradigma Good Governence dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah saja (Government) atau Negara (State) saja, akan tetapi harus melibatkan seluruh komponen/elemen dan stakeholders baik di dalam internal birokrasi sebagai organisasi penyelenggara tugas kepemerintahan maupun dengan melibatkan komponen di luar birokrasi.
    Kebijakan Pemerintah yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun l999 dan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyerahan kewenangan dan memberikan keleluasaan kepada Pemeritah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas desentralisasi (otonomi) dan azas Tugas Pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan (Rasyid 1998).
    Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif akan lebih ditingkatkan dengan memberikan porsi yang lebih kepada peningkatan peran komunikasi dan aspek-aspek hubungan susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    Smith (1985 : 29 – 30) dalam Widodo (2001 : 2 – 3), menyatakan bahwa, pemerintah yang dekat dengan masyarakat atau pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat lebih cepat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar, kerena kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Pemerintah daerah akan lebih mampu dari pada pemerintah Pusat dalam merespons perubahan tuntutan melakukan eksprimen dan mengantisipasi perubahan-perubahan pada masa yang akan datang yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih aspiratif, akomodatif dan integratif dengan mencerminkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat local.
    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, Kebijakan Pemerintah Daerah yang menyandarkan pada kondisi local masyarakat setempat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan serta aspirasi masyarakat lokal, dikarenakan pemerintahan daerah dan birokrasinya, sering melakukan komunikasi dan hubungan dengan masyarakat local, sehingga pemerintah daerah dan seluruh jajaran birokrasinya mengetahui apa yang menjadi masalah, tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat local dalam perumusan dan penetapan kebijakan public. Disamping itu pemerintahan perlu didekatkan dengan masyarakat agar pelayanan public kepada masyarakat local dapat berjalan baik dan profesional, juga memerlukan pengetahuan dan informasi local.
    Pengetahuan local merupakan prasyarat dari responsivitas dan fleksbilitas dalam menentukan prioritas-prioritas local. Disamping itu pemerintahan local yang dekat dengan masyarakat memiliki beberapa kelebihan yang berkaitan dengan dimensi social, ekonomi dan politik (Kartasasmita 1996 : 114).
    Dengan demikian pemerintahan yang dekat dengan masyarakat atau pemeritahan yang desentralisasi akan mampu menyediakan layanan masyarakat local secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki outputs dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif (Widodo : 2001 270 – 271)
    Dengan adanya kekuasaan dan kewenangan derah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang otonomi dan demokratis akan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat.Apakah kebijakan pemerintah local akan memberikan pengaruh bagi peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat meskin serta pelaksanaan demokrasi di desa dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat melalui azas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
    Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), Hood dan Gunn (1984) dan Edward III dalam Tachyan ( 2006 : 39 – 56), menyatakan bahwa, ”salah factor penting dalam implementasi kebijakan adalah Komunikasi”.
    Harmonisasi hubungan dan komunikasi organisasi efktif antar pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan local sebagai upaya penanggulangan kemiskinan merupakan condito sine quanon dalam rangka mensejahterakan masyarakat bagi tercapainya salah satu tujuan Negara dan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Alinia keempat Pembukaan Undang-undang Dasar l945.

    PELUANG DAN TANTANGAN.
    Kesejahteraan masyarakat menurut UNDP lebih ditekankan kepada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli (ekonomi). Oleh karena itu diperlukan pendataan masyarakat (penduduk) miskin secara akurat, tepat dan cepat serta dapat dipercaya. Kebijakan penanggulangan kemiskinan baik dalam perumusan maupun implementasinya hendaknya dilakukan secara sinergitas program dan kegiatan baik yang ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kebijakan Pemerintah Daerah sendiri melalui keterpaduan dan integrasi dengan keserasian koordinasi melalui komunikasi organisasi yang efektif dan harmonisasi hubungan yang baik antar pemerintah serta interaksi penyelenggara pemerintahan (birokrasi) bagi penanggulangan kemiskinan yang menjadi permasalahan baik nasional, regional maupun lokal .
    Kebutuhan dasar masyarakat local/setempat yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli (ekonomi) akan lebih cepat di identifikasi serta solusinya melalui metode “Keroyok Desa dengan Sasaran Penduduk miskin”.
    Optimalisasi pemanfaatan potensi local untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang kompetensi, kompetitif dan terpercaya akan memberikan kontribusi sumberdaya pemerintah kepada masyarakat setempat dan sebaliknya kontribusi sumberdaya masyarakat setempat kepada penerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pelayanan public dari pemerintah kepada masyarakat akan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
    Kemiskinan dewasa ini telah merupakan sebagai masalah yang multidimensi. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi saja, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya (Mulyo 2005 : 10).
    Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta percepatan pembangunan perdesaan, perkotaan, kawasan pesisisir dan kawasan tertinggal.
    Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan malalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasaan kesempatan, pembangunan pertanian, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, pmberian dana bergulir dan pendampingan bagi masyarakat khususnya dipedesaan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di desa-desa.
    Dampak negative akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun l997 bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya kondisi prasarana dan sarana umum, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.
    Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan mendorong pemikiran bersama antara pemerintah,pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah akan perlu dirumuskan dan ditetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih mengarah dan menyentuh akar permasalahan kemiskinan (Mulyo 2005 : 75).
    Paradigma dan pandangan yang sifatnya konvensional yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu dilibatkan dalam partisipasi pembahasan dan pengambilan keputusan kebijakan piblik, adalah keliru dan perlu dihilangkan. Paradigma yang menyatakan bahwa pemerintah saja yang mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin perlu dilakukan perubahan kearah penanggulangan kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin.
    Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan saja, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekolompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan public yang berdampak pada kehidupan penduduk miskin.
    Oleh karena itu ppemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar penduduk miskin, yaitu hak sosisal, budaya, ekonomi dan politik serta lingkungan (Muflich (2007 :3).
    Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa : Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan.
    Dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan sumberdana yang dimiliki, pemerintah memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukungnya bagi pengalokasian dana untuk kebutuhan bagi pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin.
    Pemerintah akan berupaya seoptimal mungkin untuk mengatur dan mengarahkan sector-sektor produktif, investasi public dan regulasi yang lebih mengarah pada penaggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah termasuk kebijakan pemerintah darah tentunya akan lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan kepentingan masyarakat miskin akan menjadi perioritas dalam pelaksanaan pembangunan melalui alokasi dana yang dituangkan dalam kebijakan anggaran baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
    Pendekatan berbasis hak relevan dengan perkembangan social, politik dan ekonomi di Indonesia dimana proses demokratisasi yang berlangsung selama ini telah membawa perubahan paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara di berbegai bidang pembangunan. Perubahan ini diharapkan mendorong terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, sehingga pendekatan hak dasar akan sangat penting sebagai indicator dalam mengukur proses dan kinerja politik yang sedang berlangsung.
    Selain itu, dampak krisis ekonomi dan beban pembayaran utang telah mengurangi kemampuan anggran Negara. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam membiayai pembangunan termasuk pembiayaan penanggulangan kemiskinan.
    Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak-hak dasar memberikan penegasan akan arti pentingnya kebijakan investasi yang mampu mendukung pemenuhan hak-hak dasar, dan kebijakan pembiayaan pembangunan nasional yang sesuai dengan prioritas alokasi anggaran bagipembangunan manusia secara menyeluruh. Disamping itu pendekatan berbasis hak juga memberikan penegasan tentang pentingnya pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi kebutuhan masyarakat miskin.
    Pelaksanaan otonomi daerah juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui Good Governance (Widodo 2001 : 20).
    Perbaikan tata pemerintahan (State) akan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat(Civil Society) untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberdayakan masyarakat miskin, serta memberikan peran yang strategis bagi pihak swasta/pelaku ekonomi (Private Sector) dalam mengatasi masalah kemiskinan.
    Kartasasmita ( 1996 : 133 dan Sumodiningrat 1999 : 16), menyatakanm bahwa Pemberdayaan adalah kunci keberhasilan bagi masyarakat miskin untuk melepaskan diri dari permasalahan klmiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan menegaskan bahwa perbaikan tata pemerintahan dan perluasan partisipasi harus menjadi bagian integral dari setiap tahapan kebijakan baik itu kebijakan yang bersifat makro, masso maupun mikro yang dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkanb taraf dan mutu hidup masyarakat miskin. Selanjutnya dengan adanya globalisasi yang ditandai oleh penerapan pasar bebas, seperti saat ini adanya CAFTA, privatisasi, deregulasi dan penghapusan subsidi cendrung mengurangi peranan Negara/pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa public.
    Dengan demikian strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua piahk baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi social, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
    Menurut UNDP bahwa tingkat keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya berkurangnya jumlah penduduk miskin dalam suatu wilayah dan keberdayaan masyarakat miskin. Keberhasilan pembangunan ini di indikasikan dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang ekonomi (Daya beli). Permasalahan kemiskinan
    Melalui pendekatan kemiskinan berbasis hak perlu dilihat dari pendapat/persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat miskin itu sendiri dan diperkuat dengan statistik ketiga bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli (ekonomi) (Mulyo 2005 ; 15 – 24 dan Kartasasmita 1996 : 240)).
    1).Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan.
    Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta rendahnya derajat kesehatan ibu.
    Penyebab utama dari rendahnya dari kesehatan masyarakat miskin selain kurangnya kecukupan pangan adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, rendahnya pendapatan dan mahalnya biaya jasa kesehatan serta kurangnya layanan reproduksi.
    Salah satu indicator dari terbatasnya akses layanan kesehatan dasar adalah Angka Kelahiran Bayi (AKB) yang tinggi dan Angka Kematian Ibu (AKI). Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit menular, seperti malaria, TBS dan HIV/AIDS. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskin juga disebabkan oleh perilaku hidup masyarakat miskin yang tidak seghat. Disamping itu jarak fasilitas layanamn kesehatan yang jauh dan biaya yang mahal merupakan penyebab utama rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang bermutu. Rendahnya mutu layanan kesehatan dasar juga disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan dan kurangnya sarana kesehatan lainnya.
    Praktek petugas kesehatan yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat miskin adalah bidan dan mantri kesehatan yang lokasinya terdekat dari tempat tinggal mereka. Kecendrungan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan terpusat di daerah perkotaan mengurangi akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi.
    Rendahnya mutu dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan reproduksi mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan tingginya angka aborsi. Salah satu keluhan utama masyarakat miskin adalah mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Hal ini disebabkan oleh jauhnya tempat pelayanan kesehatan dan rendahnya jaminan kesehatan. Rendahnya layanan kesehatan juga disebabkan oleh mahalnya alat kontrasepsi sehinggga masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan reproduksi.
    Peranan swasta cukup besar dalam layanan kesehatan reproduksi. Sebagian besar perempuan (63%) mendapat layanan kontrasepsi dari swasta. Namun bagi masyarakat miskin layanan kesehatan reproduksi swasta masih sulit dijangkau, karena biayanya terlalu mahal dan jauhnya jarak. Sebagai akibat dari mahalnya biaya layanan kesehatan reproduksi, angka prevalensi KB hanya. 50%.
    Disamping itu masalah lain perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah rendahnya anggaran yang tersedia bagi pembangunan dan pelayanan kesehatan.
    2) Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan.
    Masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan formal dan non formal. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah dam guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar mengajar, terbatasnya jumlah SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan serta terbatasnya jumlah, sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan non formal. Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan terjadi mulai dari pendidikan anak usia dini, juga angka putus sekolah secara obsolut mnasih cukup tinggi meskipun prosentasenya terus menerus turun. Tingginya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi disebabkan berbagai factor antara lain alasan ekonomi yaitu tidak adanya biaya dan keharusan untuk mencari nafkah, dimana biaya pendidikan merupakan salah satu pengeluaran rumah tangga yang cukup besar. Selanjutnya tingginya biaya pendidikan menyebabkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan menjadi terbatas. Masalah lain yang dialami oleh siswa SD/MI terutama di daerah perdesaan adalah kekurangan kalori dan kekurangan gizi yang mengakibatkan rendahnya daya tahan belajar dan semangat belajar yang akan berakibat kemungkinan putus sekolah, mengulang kelas dan tidak mau sekolah.
    Masalah kesenjangan akses pendidikan juga terjadi antara penduduk perdesaan dan perkotaan dan antar wilayah. Perbedaan akses pendidikan juga terjadi antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi pendidikan perempaun terus meningka, namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTA dan PT) partisipasi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah persebaran SLTP/MTs yang tidak merata terutama di daerah perdesaan.
    Hal ini menyebabkan pendidikan non formal menjadi alternative bagi masyarakat yang putus sekolah, tidak sekolah, buta huruf dan orang dewasa yang menganggur.
    Rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan tingginya angka buta aksara. Disamping itu masalah pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah rendahnya mutu pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah kurangnya ketersediaan guru baik dari jumlah maupun mutu terutama di beberapa daerah. Anak dengan kemampuan berbeda dari keluarga miskin masih dipandang sebagai beban dan harus dikasihani sehingga membuat hak-hak dasarnya terabaikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah khusus dan dukungan politik yang kuat agar separuh dari jumlah anak dengan kemampuan berbeda tersebut dapat menikmati pendidikan dasar.
    Berbagai masalah dalam layanan pendidikan menyiratkan perlunya peninjauan kembali terhadap berbagai kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan seperti penurunan beban biaya pendidikan, peningkatan jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, penambahan jumlah dan guru bermutu di daerah dan komunitas miskin serta peningkatan prasarana pendidikan berupa gedung sekolah yang layak untuk proses belajar mengajar.
    3) Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha.
    Masyarakat miskin umumnya menghadapi terbatasnya kesempatan kerja dan berusah, terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
    Keterbatasan modal, kurangnya keterampilan dan pengetahuan menyebabkan masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sangat sempit untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini menyebabkan masyarakat miskin terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya.
    Belum berhasil diatasinya masalah pengangguran dan kurangnya perluasan kesempatan kerja akibat krisis ekonomi, kondisi ketenagakerjaan menunjukan belum adanya perbaikan. Angka pengangguran terbuka terus meningkat.
    Tingginya angka pengangguran usia muda memerlukan perhatian khusus, karena usia muda merupakan trsnsisi dari sekolah dan bekerja. Selain itu usia muda merupakan tingkat usia yang paling rentan terhadap kemiskinan yang disebabkan karena tiga hal, yaitu pertama, rumah tangga miskin mempunyai jumlah tanggungan besar, khususnya di daerah perdesaan.
    Kedua, kemiskinan seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak remaja yang berasal dari keluarga miskin terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biasanya mendapatkan pekerjaan yang tidak tetap dengan upah rendah.
    Ketiga, kaum muda merupakan masa transisi kearah mandir, mereka pada umumnya menemukan kesulitan mendapatkan pekerjaan produktif, karena kurangnya pengetahuan dan integrasi dalam pasar kerja. Tingginya jumlah pekerja di sector kurang produkstif berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga tergolong miskin atau tergolong pada pekerja dengan pendapatan yang rentan menjadi miskin.
    Penduduk miskin pada umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa system kontrak atau dengan system kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan.
    Ketidakjelasan mengenai hak-hak mereka dalam bekerja menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan merekadi lingkungan kerja. Kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin seringkali memaksa anak dan perempuan untuk bekerja. Pekerja perempuan, khususnya buruh migrant perempuan dan pembantu rumahtangga dan pekerja anak menghadapi resiko sangat tinggi untuk dieksploitasi secara berlebihan, serta tidak menerima gaji atau digaji sangat murah dan bahkan seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi.
    Oleh karena itu pekerja perempuan dan anak memerlukan perlindungan kerja yang lebih dan khusus, karena lebih rentan untuk mengalami pelanggaran hak dan ekploitasi secara berlebihan.
    Rendahnya posisi tawar pekerja menyebabkan konflik perburuhan yang terjadi seringkali dimenangkan oleh perusahaan dan merugikan para buruh. Pemerintah sebagai pihak yang dapat menjadi mediasi dan pembela kepentingan masyarakat seringkali kurang responsive dan peka untuk secara cepat menindaklanjuti masalah perselisihan dalam hubungan antara pekerja dengan pemilik perusahaan.
    Dampak dari perselisihan tersebut seringkali membuahkan pemutusan hubungan kerja secara tidak adil dan mengakibatkan munculnya sekelompok orang miskin baru. Kecendrungan perempuan untuk memasuki pasar kerja jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Peekerja perempuan juga mengalami diskriminasi dalam hal penggajian dan kiurang terlindungi dari pelecehan dan kekerasan seksual serta kurang mendapat hak-hak yang menyangkut kesehatan reproduksi di tempat kerja.
    Bagi perempuan pelaku usaha, mereka memiliki masalah kepemilikan usaha. Pada saat usaha yang dibangun oleh perempuan tersebut mulai berkembang, maka kepemilikan usaha tersebut beralih kepada suaminya dengan berbagai aalasan seperti kemudahan untuk mendapatkan kredit dan mengurus surat perijinan dan alasan lainnya.
    Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha mikro dan kecil (KUMK). Permasalahan yang dihadapi antara lain sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah ; hambatan untuk memperoleh ijin usaha ; kurangnya perlindungan dari kegiatan usaha ; rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dalam mengembangkan wirausaha yang meliputi kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar, masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro yang sebagian besar masih lemah dalam kapasitas Sumber deaya manusia. Disamping kesulitan mengakses modal, permasalahan lain yang masih dihadapi adalah tidak adanya lembaga resmi yang dapat memberi modal dengan persyaratan yang dapat dipenuhi masyarakat miskin. Kenyataan ini tidak memberi pilihan lain untuk memperoleh modal dengan cara meminjam dari rentenir dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Selain itu berbagai lembaga keuangan mikro yang dikembangkan oleh masyarakat belum mendapat perlindungan hokum secara memadai.
    Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional dan hilangnya asset usaha akibat penggusuran. Usaha koperasi juga seringkali menghadapi kesulitan untuk menjadi badan hukum karena persyaratan yang sangat rumit.
    Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan KUKM adalah lemahnya perlindungan terhadap usaha yang dikembangkan oleh masyarakat, melimpahnya barang impor yang menyebabkan menurunnya daya saing produksi KUKM, menyebarnya bisnis waralaba yang mempersempit ruang usaha mikro dan kecil dan terbatasnya ruang bagi usaha informal yang berakibat pada penggusuran. Peran usaha mikro dan kecil sangat signifikan terhadap penyediaan lapangan kerja. Oleh karean itu penghasilan yang diperoleh dari usaha mikro dan kecil, terutama yang berskala usaha mikro sangat berperan terhadap masyarakat miskin.

    Dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, khususnya penggulangan bagi kelompok sasaran penduduk miskin yang berdomisili di desa-desa, terutama penduduk miskin di desa-desa tertinggal diperlukan peran Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai komunikator, mediator dan fasilitator sebagai wujud dari pelaksanaan azaz otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan dalam perumusan kebijakan public yang mengatur kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Mulyo 2005 : 97).
    Perumusan kebijakan public dalam penanggulangan kemiskinan dan implementasinya mengacu kepada pendataan kelompok sasaran yang akan menjadi target dalam kebijakan tersebut melalui pamahaman, pandangan dan arah yang sama baik dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun pemerintahan desa sendiri dimana kelompok-kelompok sasaran penduduk miskin itu berada.
    Perumusan kebijakan public tidak lagi bersifat tertutup, tetapi didasarkan pada keterbukaan dan keterlibatan penuh para pelaku dan pemanfaat. Disisi lain pola pengorganisasian lembaga pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi,akuntabilitas, non diskriminasi, efisiensi, produktivitas dan profesonalitas.
    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah membuka peluang yang luas untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan public yang murah, cepat dan bermutu. Selain itu juga pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah sehingga daerah berwenang untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Dengan demikian peluang untuk mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah semakin besar.
    Kondisi ini memberikan peluang bagi semakin kondusifnya upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, yang pada akhirnya akan mendukung upaya tersebut di tingkat nasional. Kenyataaan menunjukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama ini belum menunjukan perbaikan yang nyata dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (Muflich 2007 : 3).
    Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah lemahnya koordinasi berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat seringkali tumpang tindih dengan prosedur yang kaku dan mengikat sehingga mengurangi keleluasaan pemerintah daerah.
    Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam penyediaan sumber-sumber dana masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah masih rendah yang ditunjukan dari pendapatan asli daerah.
    Pada sisi lain pelaksanaan otonomi daerah menuntut kemandirian daerah, termasuk dalam dalam hal kemampuan keuangan. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kapasitas daerahnya dalam penangulangan kemiskinan yang merupakan masalah bersama yang menjadi prioritas program pembangunan secara terkoordinatif dan terintegratif.
    Tantangan yang dihadapi pemerintah dan pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah menata ulang proses perumusan dan penetapan kebijakan public dengan mengutamakan keterbukaan dan partsipasi masyarakat, mengembangkan forum kelembagaan yang partisipatif dan meningkatkan kapasitas birokrasi dan stakeholders dalam menghormati, melindungi dan memnuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.
    Harmonisasi hubungan dan komunikasi yang efektif antara pemeritah dengan pemerintah daerah dalam penerapan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan pasca traansisi berimplikasi serasinya koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat local. Dalam rangkja mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan keberdayaannya Hal ini akan menghindari adanya distorsi informasi dari program pemerintah yang dikomunikasikan kepada masyarakat melalui diseminasi baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah desa kepada masyarakat miskin.
    Menurut Suharto (2006 : 58), bahwa : Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mangalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang diinginkan oleh sebuah perubahan social yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun social seeperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi di dalam kegiatan social dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
    Menurut Prijono dan Pranarka (1996 : 57), bahwa : Proses Pemberdayaan mengandung 2 (dua) kecendrungan. Pertama, atau kecendrungan primer adalah proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu-individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, atau kecendrungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.
    Sesungguhnya di antara kedua proses tersebut saling terkait, agar kecendrungan primer dapat terwujud, seringkali harus melalui kecendrungan sekunder dahulu. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek, melainkan subjek dari berbagai upaya pembangunan.
    Oleh karena itu, pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan, sebagai berikut : l) Upaya pemberdayaan harus terarah (targerted). Hal ini secara popular disebut pemihakan. Pemberdayaan ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masaalahnya dan sesuai kebutuhannya ; 2) Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran ; 3) Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Disamping itu lingkup bantuan menjadi terlalu luas, jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok adalah yang paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumberdaya yang lebih efektif
    Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat ( People centered development) Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan control internal atas sumber data material dan non material yang penting melalui distribusi modal atau kepemilikan (Mulyo 2005 : 92 – 93).
    Pemberdayaan masyarakat harus dilihat baik dengan pendekatan komprehensif maupun Instrumental. Dilihat dari pendekatan komprehensif, pemberdayaan memerlukan upaya pelibatan semua lapisan masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga social dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh masyarakat dan invidu-indvidu yang mempunyai kemampuan untuk membantu.
    Dengan demikian, program pemberdayaan harus bersifat rasional dengan cakupan sumberdaya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.
    Sedangkan pendekatan instrumental bahwa dalam pemberdayaan, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam drap yang sama.
    Langkah demi langkah. Mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak terlalu merata. Percepatan pada satu sector dengan sector lainnya bisa berbeda, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatannya amatlah penting.
    Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada kelompok sasaran dari masyarakat miskin yang menjadi pemanfaat serta pelibatan stakeholders yang ada di tingkat desa melalui partisipasi yang diharapkan akan mendorong terbangunnya kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah dan Desa-desa serta kelurahan.


    KESIMPULAN
    1. Perubahan paradigma penyelengaraan pemerintahan dari Sentralistik ke Desentralistik
    memberikan peluang dan keleluasaan kepada Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat miskin, dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan karakteristik daerah dan memahami tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat local.
    2. Perumusan dan Implementasi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan hendaknya
    dilakukan secara sinergitas oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
    melalui keterpaduan dan integrasi dengan keserasian koordinasi melalui komunikasi
    organisasi yang efektif dan harmonisasi hubungan serasi, baik antar pemerintah,
    (birokrasi) dan organisasi diluar birokrasi dan masyarakat.
    Treatment terhadap kelompok sasaran rakyat miskin, dalam bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli (ekonomi) dengan metode “Keroyok Desa dengan Sasaran Penduduk miskin”.
    3. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak
    dijadikan objek, melainkan subjek dari berbagai upaya pembangunan, pemberdayaan
    harus mengikuti pendekatan-pendekatan, bahwa upaya pemberdayaan harus terarah
    (targerted).dan pemihakan kepada masyarakat miskin. Pemberdayaan ditujukan
    langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi
    masaalahnya dan sesuai kebutuhannya.
    4. Program pemberdayaan masyarakat miskin harus langsung mengikutsertakan atau
    bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
    Disamping itu pemberdayaan menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
    Ruang lingkup bantuan menjadi terlalu luas, jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok adalah yang paling efektif dari penggunaan sumberdaya yang tersedia.






    DAFTAR PUSTAKA

    Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat. Jakarta : Pustaka
    CIDESINDO.

    Mulyo, Sumedi Andoyo. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

    Prijono Onny S. dan Pranarka A.M.W. 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan
    Implementasi. Jakarta : CSIS.

    Raysid, Ryaas. 1998. Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam
    Pembangunan Adminstrasi di Indonesia. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.

    Suharto, Edi. 2006. Mwembangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat. Bandung Rafika
    Aditama.

    Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Gramedia Pustaka
    Utama.

    Tachyan. 2006. Implementasi Kabijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik
    Indonesia bekerjasama dengan Puslit KP2W Lewmbaga Pewbelitian Unpad

    Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya : Insan Cendekia.

    -----------------------------------------
    Muflich Ayip. 2007. Makalah Kebijakan Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    Undasng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah....[kembali]
    FotoFotoFotoFotoFotoFoto

    ©2012 PUSTEKOM STISIP WIDYAPURI MANDIRI SUKABUMI