• ew
  • Peran Komunikasi Politik Di Indonesia
  • peran serta masyarakat dalam membangun bangsa yang jujur dan bersih
  • KEMISKINAN ; KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN SUKABUMI H. Asep Hikmat
  • PROSPEKTIF DAN FENOMENA FILSAFAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN U. Abdullah Mu’min
  • REFLEKSI KEJAYAAN PEMERINTAHAN ISLAM DI SPANYOL Maman Hidayat
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN. H. Herri Azhari
  • Peluang dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pascatransisi Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan Muhamad Saendinobrata
  • POSISI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN H. Herri Azhari
  • “PERMINTAAN” DALAM ILMU EKONOMI Hj Lidiawati, SE. M.Pd
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Ir. H. Kusman Nur, MM.
  • FILSAFAT DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI U. Abdullah Mu’min
  • “MEMBACA”, PERJALANAN KEPEMIMPINAN KHULAFAURRASYIDIN (Khalifah Utsman dan Ali RA.) Maman Hidayat
  • KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (H. Asep Hikmat)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Muhammad Saendinobrata)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • APLIKASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi)
  • ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
  • RUU Perguruan Tinggi Batal Disahkan
  • Akan Terbang Kemanakah Negeri Ini?
  • Peran Administrasi Publik
  • Sistem Pemerintahan Indonesia
  • Sejarah PEMERINTAHAN INDONESIA
  • Cara membuat Undang-Undang
  • Pegawai NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
  • Artikel lainnya...


    KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (H. Asep Hikmat)
    (27 November 2013)
    I. Pendahuluan

    Banyak hal harus diperhatikan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintahan (eksekutif dan legislatif) maupun komponen masyarakat lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas program pembangunan di daerah, diantaranya yang strategis adalah terwujudnya sistem yang kondusif bagi terlaksananya atau dapat dilakukannya proses pembangunan sejak awal yakni fase perencanaan, implementasi/pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Harapannya, tujuan (goals), keluaran (out put), hasil (out comes), manfaat (benefits) dan dampak (impact) benar-benar terasa oleh masyarakat.
    Proses perencanaan pembangunan di daerah sejatinya memang bukan hanya domain pemerintahan daerah, namun harus pula mampu mengembangkan konsep-konsep partisipatif di mana unsur-unsur masyarakat terlibat aktif dan merupakan kebutuhan bersama. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki kepedulian dan berkewajiban untuk mendorong terlaksananya proses pembangunan secara berkesinambungan di daerahnya.
    Untuk memahami konsep perencanaan pembangunan secara utuh, perlu dipahami terlebih dahulu makna setiap variabelnya yakni ; “ perencanaan “ dan “pembangunan”. Harold Koonz and Cyril O’Donnel yang dikutip oleh Malayu S.P Hasibuan (2003) dalam bukunya “ Organisasi dan Motivasi” mendefinisikan : “Planning is the function of a manager which involves the selection from alternative of objectives, policies, procedures and programs. Artinya Perencanaan adalah fungís dari seorang manager yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari alternatif-alternatif yang tersedia. Louis A.Allen yang dikutip Malayu S.P Hasibuan (1988) dalam bukunya Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, mengemukakan bahwa ; “Planning is the determination of the course of action to achieve a desired result”. Artinya perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan George R Terry yang dikutip oleh Deddy S Bratakusumah (2005) dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Daerah menyatakan ; “Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumsions regarding the future in the visualization and formulation of proponed activities relieve necessary to achieve result”, artinya perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan falta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai

    hasil yang diinginkan. Kemudian, Ginanjar Kartasasmita ( Bratakusumah, 2005) mengemukakan bahwa pada dasarnya ; “Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yangr dikehendaki”.
    Berdasarkan beberapa keteranngan ahli tersebut, dapat disarikan bahwa dalam perencanaan terkandung hal-hal pokok antara lain sebagai berikut :

    1. Adanya asumís-asumsi yang didasarkan pada falta-fakta , artinya perencanaan disusun berdasarkan pada asumís-asumsi yang didukung falta-fakta atau bukti.
    2. Adanya alternatif-alternatif sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan
    3. Adanya tujuan yang ingin dicapai
    4. Bersifat memprediksi sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan
    5. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

    Adapun unsur-unsur perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN);
    1. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan (memilih prioritas dan memilih cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan)
    2. Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya (optimalisasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan anggaran serta pengumpulan.analisis data sumber daya)
    3. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan (ekonomi, politik, sosial, ideologi atau kombinasi semuanya)
    4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang
    5. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus menerus.

    Selanjutnya mengenai pengertian ”pembangunan”, banyak definisi yang dikemukakan para ahli, namun semuanya mengerucut kepada suatu pemahaman umum bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti halnya pendapat Ginanjar Kartasasmita yang dikutip oleh Deddy S Bratakusumah (2005) dalam bukunya : Perencanaan Pembangunan Daerah”, yang menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
    Bila beberapa unsur yang terkandung dalam konsep/pengertian perencanaan dan pembangunan digabung, maka secara sederhana dapat didefinisikan bahwa ”Perencanaan Pembangunan (daerah) adalah suatu proses penytusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu”.



    II. Metoda Pendekatan dalam Perencanaan

    Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut :
    a) Proses Politik
    Pemilihan Presiden/Kepada Daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh setiap calon Presiden/Kepala Daerah.
    b) Proses Teknokratik
    Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
    c) Proses Partisipatif
    Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (stakeholders) yang antara lain melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
    c) Proses Bottom-up dan top-down
    Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan (menurut jenjang pemerintahan).


    III. Prinsip-Prinsip dan Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

    Secara umum, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
    Adapun secara khusus, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah juga dirumuskan dengan spesifik,(specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), selanjutnya disingkat SMART. Adapun ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu oleh pemerintah daerah.
    Tahap-tahap dalam perencanaan pembangunan daerah menurut Blakely yang dikutip oleh Mudrajat Kuncoro (2012) dalam bukunya : “ Perencanaan Daerah”, mengemukakan bahwa ada enam (6) tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah, meliputi :

    1. Pengumpulan dan Analisis Data, meliputi ; penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan dan analisis kapasitas kelembagaan.
    2. Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah, meliputi ; penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan dan penyusuinan target strategi.
    3. Pemilihan Proyek-Proyek Pembangunan, meliputi ; identifikasi proyek potensial dan penilaian kelayakan proyek.
    4. Pembuatan Rencana Tindakan, meliputi ; prapenilaiaan hasil proyek, pengembangan input proyek, pnentuan alternative sumber pembiayaan dan identifikasi struktur proyek.
    5. Penentuan Perincian Proyek, meliputi ; pelaksanaan studi kelayakan secara terperinci, penyiapan rencana bisnis (Business Plan) dan pengembangan, pengawasan dan penilaian program.
    6. Persiapan Perencanaan secara keseluruhan dan Implementasi, meliputi ; penyiapan jadwal implementasi rencana proyek, penyusunan rencana program pembangunan secara keseluruhan, targeting dan marketing aset-aset masyarakat dan pemasaran kebutuhan keuangan.

    IV. Penutup

    Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses ke arah terlaksananya pembangunan daerah yang lebih baik, menempati posisi yang sangat strategis. Berbagai peran stakeholder dengan pemanfaatan sumber daya secara efektif diyakini akan mampu mendorong terwuudnya demokratisasi dalam proses pembangunan daerah sehingga harapan akan tercapainya tujuan, dapat dirasakannya hasil-hasil pmbangunan dan berpengaruhnya hasil-hasil pembangunan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud.


    DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI :

    1. Bratakusumah, S. Deddy. Perencanaan Pembangunan Daerah,, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
    2. Hasibuan, Malayu,S.P. Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Productivitas, Bumi Akasara, Jakarta. 2003
    3. Kuncoro, Mudrajat. Perencanaan Daerah, Salemba Empat, Jakarta. 2012
    4. Sarwoto. Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994....[kembali]
    FotoFotoFotoFotoFotoFoto

    ©2012 PUSTEKOM STISIP WIDYAPURI MANDIRI SUKABUMI