• ew
  • Peran Komunikasi Politik Di Indonesia
  • peran serta masyarakat dalam membangun bangsa yang jujur dan bersih
  • KEMISKINAN ; KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN SUKABUMI H. Asep Hikmat
  • PROSPEKTIF DAN FENOMENA FILSAFAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN U. Abdullah Mu’min
  • REFLEKSI KEJAYAAN PEMERINTAHAN ISLAM DI SPANYOL Maman Hidayat
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN. H. Herri Azhari
  • Peluang dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pascatransisi Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan Muhamad Saendinobrata
  • POSISI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN H. Herri Azhari
  • “PERMINTAAN” DALAM ILMU EKONOMI Hj Lidiawati, SE. M.Pd
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Ir. H. Kusman Nur, MM.
  • FILSAFAT DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI U. Abdullah Mu’min
  • “MEMBACA”, PERJALANAN KEPEMIMPINAN KHULAFAURRASYIDIN (Khalifah Utsman dan Ali RA.) Maman Hidayat
  • KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (H. Asep Hikmat)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Muhammad Saendinobrata)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • APLIKASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi)
  • ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
  • RUU Perguruan Tinggi Batal Disahkan
  • Akan Terbang Kemanakah Negeri Ini?
  • Peran Administrasi Publik
  • Sistem Pemerintahan Indonesia
  • Sejarah PEMERINTAHAN INDONESIA
  • Cara membuat Undang-Undang
  • Pegawai NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
  • Artikel lainnya...


    ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Muhammad Saendinobrata)
    (27 November 2013)
    Abstrak
    Masalah korupsi merongrong tugas-tugas pemerintahan dan merugikan ekonomi negara perlu diberantas tanpa tebang pilih melalui penerapan hukum yang jelas dan tegas disamping adanya keteladanan pemimpin
    Kata kunci : Korupsi, Birokrasi, Hukum dan Keteladanan.

    PENDAHULUAN.
    Demokratisasi politik pasca 1998, membawa dampak terhadap perubahan sistem politik di Indonesia dari sistem politik otoriter ke sistem demoktaris yang berpengaruh terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi dengan titik berat otonomi daerah. Kebijakan Pemerintah melalui Undang-undang Nom1or 22 Thun 1999 dan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan otonomi luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
    Pendapat Jimung (2005 : 252). bahwa: “Pemerintah harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dimilikinya”.
    Sudah menjadi pendapat umum bahwa keterbelakangan pembangunan di Indonesia adalah sebagai akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah orde baru yang sifatnya sentralistik, sedangkan daerah tidak diberi kewenangan dan tidak dilibatkan untuk memutuskan kebijakan dan kegiatan apa yang harus dilakukan serta berapa besar dana atau biaya yang dibutuhkan untuk digunakan dalam rangka membangun daerah. Semuanya ditentukan dan dibuat oleh pemerintah pusat di jakarta.
    Sedangkan daerah hanya menjalankan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan yang demikian ini, yang sepenuhnya dimonopoli oleh pemerintah pusat, dengan demikian daerah tidak diberi kesempatan. Akibat dari kebijakan pembangunan yang demikian inilah menyebabkan keterbelakangan di beberapa kawasan di Indonesia. Disamping itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama ini adanya penyimpangan perilaku dalam bentuk korupsi baik dilakukan oleh birokrasi maupun oleh pemerintah
    “Namun, jika kebijakan dapat menciptakan korupsi, benar adanya bahwa kerugian Negara akan bervariasi sesuai dengan kebijakan spesifik” ( Harian PR 4/1 2011 hal 26)
    Dalam konteks Governance, maka masyarakat sebagai subyek pembangunan menempatkan posisi yang sebenarnya : Pertama, masyarakat bukanlah sebagai client (hamba) melainkan sebagai citizen (warga), jika hamba memperlihatkan kepatuhan secara total, maka konsep warga menganggap bahwa setiap individu adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak penuh untuk memiliki. Kedua, masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. Keempat, masyarakat bukan sekedar objek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai actor atau subjek yang aktif menentukan kebijakan.
    Kebijakan pembangunan yang direncanakan secara terperinci, jelas, transparan dengan dasar peran aktif masyarakat, serta dukungan aparat pelaksana yang andal, adalah awal keberhasilan perencanaan pembangunan. Tujuan yang utama adalah mencoba mencari rumusan terbaik dan memadukan semua pendapat demi kesejahteraana rakyat. Rencana yang dipersiapkan diperkaya melalui berbagai pembahasan dan diskusi.
    Perencanaan yang disusun secara terperinci dan jelas menyangkut kelengkapan informasi, serta pemahaman terhadap struktur sosial, ekonomi, budaya masyarakat. “Perencanaan demokratis adalah perencanaan dari bawah” (Sumodiningrat 1999 : 24)
    Dalam perumusan dan penetapan maupun implementasi kebjakan publik dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dari masyarakat sebagai usaha menghindari penyimpangan dan tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah dan birokrat.
    Anamoli adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang seharusnya, sedangkan perilaku adalah merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dan lingkungannya.
    David A. Locher (2002) menyatakan perilaku kolektif, yaitu, pertama, perilaku kolektif bersifat violence/destructive (kekerasan atau merusak) misal mass suicide (bunuh diri masal), mob violences (kekerasan yang disebabkan oleh keresahan rakyat jelata) dan riots (amuk massa). Kedua, Consumeners and collective behaviour (pemakai jasa atau produk perilaku kolektif) dan fads (kegemaran yang bersifat sementara atau tiba-tiba). Ketiga. Hysterias (kepanikan yang sangat besar atau kondisi setengah gila)
    Power in movement grows ordinary people joint forces in contentious confrontation with elites, authorities and opponents, mounting, coordinating and sustaining this interaction is peculiar contribution of social movement.
    Kekuasaan (power) dalam gerakan tumbuh tak kala masyarakat biasa bergabung dengan kelompok yang secara berkelanjutan melakukan perlawanan dengan kalangan elit kekuasaan dan lawan-lawannya. Gerakan (movement) baru muncul ketika ada kesempatan politik yang membuka peluang kepada pada para pelaku sosial (social actor) yang sebelumnya hanya memiliki sedikit peluang politik. Tahap berikutnya gerakan menarik rakyat ke dalam tindakan kolektif melalui jorgan-jorgan yang terkenal dan jadi rebutan serta melalui penciptaan jorgan-jorgan baru. Gerakan-gerakan social mendasarkan diri kepada berbagai jaringan social dan simbol-simbol kultural dimana berbagai hubungan sosial dibangun.
    Lord Acton, Sejarawan Inggeris abad 19, mengatakan bahwa ” power tend corrupt, absolute power – corrupts absolutely”.
    Korupsi merupakan gejala atau praktek dimana pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuan serta berbagai ketidakberesan lainnya demi keuntungan pribadi (Marbun 2005 : 301)
    Kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan titik berat otonomi daerah memberikan peluang terjadinya penyimpangan baik dilakukan pemerintah maupun dilakukan penyelenggara pemerintahan atau birokrasi, bilamana tidak dilakukan pengawasan yang ketat baik oleh instansi yang memiliki kewenangan dibidang pengawasan khusus pengawasan masyarakat.
    Perspektif korupsi di Indonesia lebih didasarkan kepada keputusan dalam bentuk aspek hukum setelah melalui tahapan pernyelidikan, penyidikan (penetapan tersangka) dari Instansi yang memiliki kewenangan di bidang tersebut seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasa Korupsi.
    Dalam konteks ini, fenomena-fenomena korupsi lebih kepada indikasi mal administrasi yang dilakukan oleh birokrasi, serta penyalahgunaan wewenang pejabat publik dalam penetapan dan implementasi kebijakan publik.
    Disisi lain bahwa ”fenomena kasus korupsi Bupati Sukabumi Periode 2000 – 2005 dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Periode 1999 – 2004 yakni seputar kebijakan yang sangat umum dipraktikkan oleh Kepala Daerah, tetapi ditafsirkan sebagai penyimpangan” (Sulaeman 2007 : 175).

    FENOMENA KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
    ”Korupsi”, berasal dari bahasa latin ”Corruptus” yang berawal dari akar kata ”Corrumpere” yang berarti ” merusak dan menghancurkan”. Dengan demikian korupsi adalah suatu perbuatan yang bisa merusak dan menghancurkan suatu bangsa atau negara.
    Korupsi berupa penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan tak bermoral, kebejatan, busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).Korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
    Korupsi menurut Transparency International dan Bank Dunia adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
    Menurut Kumorotomo ( 1999 : 172 – 174), istilah korupsi biasanya yang tergambar
    ialah adanya seseorang pejabat tinggi yaang dengan rakus menggelapkan uang pajak, mengumpulkan komisi atau menggunakan uang negara lainnya bagi kepentingan pribadi. Korupsi sebagian besar dikaitkan dengan pengelapan uang atau hal-hal yang bersifat material
    Philp (1997) dalam Santoso (2007 : 88) menyatakan adanya 3 (tiga) pengertian korupsi. Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office centered corruption), yang diartikan sebagai tingkah laku atau tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi orang –orang tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku seperti keluarga, famili dan teman. Penegertian ini mencakup kolusi dan nepotisme.
    Kedua, adalah pengertian korupsi yang berdampak terhadap kepentingan umum (public interest centered). Dalam hal ini korupsi terjadi apabila seorang pemegang kekuasaan melakukan penyalahgunaan wewenang karena ada orang yang akan memberikan imbalan (uang atau materi lain) kepadanya.
    Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (market centered) . Menurut pengertian ini, korupsi adalah ”lembaga” ekstra-legal yang digunakan individu atau kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi.
    Dalam kaitan ini korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari masyarakat. Posisi birokrasinya ytelah dijadikan lahan bisinis untuk memperoleh tambahan pendapatan.
    Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya hanya terkandung untuk menunjukan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat PUBLIK. Selanjutnya pemerintah memandang bahwa masalah korupsi merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi negara maka dirumuskan Peraturan Penguasa Militer PRT/PM/06/1957, tentang pemberantasan korupsi.
    Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain, seperti keluarga, kroni dan para pengusaha yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan.
    Dalam waktu lebih 30 tahun, penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab pada Presiden /Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    Disamping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara
    Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara
    lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme.
    .
    Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yakni 1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara, dan 2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan material baginya.
    Unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi, antara laian : 1) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfatkan untuk kepentingan –kepentingan lain. Korupsi mengandung arti bahwa yang hendak diubah atau diselewengkan adalah keputusan-keputusan pribadi yang menyangkut urusan-urusan perusahaan atau negara.Jadi yang menjadi persoalan adalah bahwa akibat-akibat buruk dari korupsi ditanggung oleh masyarakat, perusahaan atau negara bukan oleh si pelaku korupsi. 2) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat disogok pengusaha untuk mengeluarkan izin yang diperlukan, dimana. penerbitan izin itu tersebut merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya Walaupun persyaratan penerbitan izin telah dipenuhi, tetapi tindakan penyogokan merupakan tindakan diluar hukum dengan keputusan secara tidak adil dan mengurangi kesempatan sama bagi pengusaha lain untuk mendapatkan hak yang sama. 3) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dimana akan selalu bertentangan dengan kepentingan organisasi, kepentingan negara dan kepentingan umum. 4) Pelaku korupsi berusaha untuk merahasiakan perbuatannya terutama bagi korupsi yang melibatkan banyak orang dengan motifnya yang tersembunyi. Hal ini disebabkan setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum. dan 5) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya.
    Syed Hussein Alatas, William-Chambliss, dan Milovan Djilas dalam Aditjondro (2006 : 401 – 402) membedakan tiga lapis korupsi sebagai berikut :
    Korupsi lapis pertama, yang meliputi bidang sentuh langsunga ntar warga (citizen) dan birokrasi atau aparatur, yang dapat dibedakan antara suap (bribery), dimana prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasa atau benda datang dari warga dan pemerasan (extortion), dimana prakarsa untuk mendapatkan dana, jasa atau benda tertentu datang dari aparatur negara.
    Korupsi lapis kedua, yang meliputi ”lingkaran dalam ” (inner cercle) di pusat pemerintahan, dapat dibedakan antara :
    a) Nepotisme, dimana ada hubungan darah antara mereka yang menjadi pelayan publik dengan mereka yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka.
    b) Kronisme, dimana tidak ada hubungan darah antara pelayan publik dengan orang-orang yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka.
    c) Kelas baru, dimana mereka yang mengambil kebijakan dengan mereka yang menerima kemudahan khusus untuk usaha mereka sudah menjadi satu kesatuan yang organik, satu stratum (lapis) warga negara dan warga masyarakat yang bersama – sama memerintah satu negara.
    Korupsi lapis ketiga, adalah jejaring korupsi (capal) yang sudah terbentuk, yang meliputi birokrat, politisi, aparat hukum, aparat keamanan negara, perusahaan-perusahaan negara dan swasta tertentu serta lembaga-lembaga hukum, pendidikan dan penelitian yang memberikan kesan ”obyektif” dan ”ilmiah” terhadap apa yang merupakan kebijakan jejaring itu.
    Korupsi bisa dilakukan oleh aparat administratif yang paling bawah hingga aparat paling tinggi, termasuk elit penguasa puncak atau Kepala Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah fenomena korupsi birokrasi dan koruspi pemerintah
    Menurut Widodo (2001 : 262), Korupsi sebagai salah satu bentuk Mal Administrasi, dimana korupsi dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan menggunakan barang publik (uang dan jasa) untuk kepentingan memperkaya diri dan bukan untuk kepentingan publik.
    Perilaku korupsi dapat dibedakan kedalam 3 bentuk: 1) Graft, yaitu korupsi bersifat internal dimana dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, hal ini disebabkan ada kewenangan dari atasan terhadap bawahan. 2) Bribery (Penyogokan, Penyuapan), yaitu merupakan tindakan korupsi yang melibatkan orang lain diluar dirinya (Eksternal). Tindakan korupsi ini tidak akan terjadi jika tidak ada orang lain yang melakukan tindakan penyuapan, penyogokan terhadap dirinya. Tindakan pemberian sesuatu (penyogokan, penyuapan dan pelicin), dimaksud agar dapat mempengaruhi obyektifitas dalam membuat keputusan atau keputusan akan menguntungkan pemberi penyogokan, penyuapan. Korupsi ini sering terjadi pada instansi yang mempunyai tugas pelayanan publik seperti perijinan, dan 3) Nepotism, yaitu merupakan suatu tindakan korupsi berupa kecenderungannya pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif, rasional tapi berdasarkan atas pertimbangannya Nepotis dan kekerabatan.
    Dilihat dari sifatnya korupsi ada 2 macam ;
    1. Korupsi Individualis
    Merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman, bisa berupa disudutkan, dijauhi, dicela dan bahkan diakhiri nasib karirnya. Perilaku korup ini dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang menyimpang, buruk dan tercela.
    2. Korupsi Sistematik
    Merupakan suatu korupsi yang dilakukan sebagian besar (kebanyakan) orang dalam organisasi (melibatkan banyak oarang).
    Tindakan korupsi bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar/biasa (tidak menyimpang) oleh orang yang berada disekitarnya dan merupakan bagian dari realita. Tetapi kebersamaan diantara mereka untuk menutupi tindakan yang dilakukan dan saling melindungi.
    Menurut Widodo (2001 : 259), bahwa Mal Administrasi adalah merupakan suatu bentuk yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu politik administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi.
    Nigro-nigro dalam Muhadjir Darwin (1999), bentuk Mal Administrasi, yaitu :
    1. Ketidakjujuran (DISHONESTY)
    Tindakan ini berbahaya dan menimbulkan ketidak percayaan (Distrust) yang sangat merugikan kepentingan organisasi atau masyarakat.
    2. Prilaku yang Buruk (UNETHICAL BEHAVIOUR)
    Tindakan yang merupakan dalam batas-batas dan koridor hukum, tapi dapat digolongkan sebagai tidak etis, contoh ; menitipkan keluarga pada penerimaan pegawai baru.
    3. Mengabaikan Hukum (DISREGARD OF THE LAW)
    Administrator publik dapat mengabaikan hukum atau membuat filsafat hukum yang menguntungkan kepentingannya.
    4. Favoritisme dalam Menafsirkan Hukum
    Aturan hukum tetap dilaksanakan tetapi ditafsirkan menguntungkan kepentingan.
    5. Perlakuan Tidak Adil terhadap Pegawai
    Pegawai yang pintar dihambat sedangkan pegawai yang pandai melayani atasannya diistimewakan.
    6. In Efisiensi Bruto (GROSS INEFFICIENCY)
    Sebaik apapun maksud dan tujuan dalam suatu instansi tidak mampu melaksanakan tugasnya secara benar, para administrator dinilai gagal oleh masyarakat dan wakil rakyat di legislatif tidak menuntut kinerja organisasi publik secara sempurna, tetapi sampai mengalami in-efisiensi bruto, misal ; Pemborosan dana yang berlebihan (Pertamina dengan ibnu Sutowo).
    7. Menutup-nutupi Kesalahan
    Perlu ada keterbukaan dan transparansi dari kebenaran dan implementasinya.
    8. Gagal Menunjukan Inisiatif
    Selalu menunggu juklak dan juknis.
    Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya Mal Administrasi, adalah secara psikososiologis suatu tindakan yang menyimpang dari nilai adalah disebabkan karena bertemunya faktor niat/kemauan dan kesempatan. Jika ada niat untuk melakukan tindakan mal-dministrasi sementara kesempatan tidak ada maka tindakan mal- administrasi tidak akan terjadi dan sebaliknya ada kesempatan untuk melakukan korupsi namun pada dirinya tidak ada niat atau kemauan untuk melakukan mal ad-ministrasi, maka tindakan mal-administrasi juga tidak akan terjadi
    Dengan demikian, maka dapat ditemukan 2 (dua) faktor timbulnya mal-administrasi yaitu :
    1) Faktor Internal,
    Yaitu faktor pribadi orang yang melakukan tindakan mal administrasi. ada suatu niat, kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan mal administrasi. Faktor ini disebabkan lemahnya mental seseorang dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan suatu tindakan, walaupun mereka tahu tindakan yang dilakukan adalah tidak baik, tercela, buruk, baik menurut nilai sosial maupun nilai agama.
    Faktor internal muncul banyak pula dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu : Faktor kebutuhan keluarga, Kesempatan, Lingkungan kerja, Rendahnya pengawasan.
    Hal ini dapat dihindari jika mereka mempunyai sikap mental yang tinggi, keimanan dan keagamaan yang tinggi, mereka tidak akan melakukan mal-administrasi.
    2) Faktor Eksternal
    Faktor yang berada diluar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi yang disebabkan :.
    a) Peraturan Perundang-undangan dimana mereka bekerja merupakan suatu tatanan nilai yang dibuat untuk diikuti dan dipatuhi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Berdasarkan peraturan memberi kelonggaran bagi pegawainya untuk melakukan tindakan mal- administrasi.
    b) .Lemahnya Lembaga Pengawasan (Control)
    Dalam melaksanakan tugasnya juga merupakan salah satu penyebab timbulnya tindakan mal- administrasi, walaupun contohnya pengawasan fungsional tidak dibentuk. Hal ini disebabkan pada pelaku dan lembaga pengawasan mudah untuk diatur sehingga lembaga tersebut tidak akan mampu untuk melakukan pencegahan timbulnya tindakan Mal Administrasi yang ada dalam organisasi birokrasi.
    c) Lingkungan kerja juga memberikan peluang timbulnya suatu tindakan mal-administrasi. Lingkungan dimana kita berada akan mempengaruhi sifat dan perilaku kita.
    Bila kita berada pada lingkungan keras akan membentuk sifat dan perilaku yang cenderung keras, lingkungan kinerja dimana kita bekerja yang menilai bahwa suatu tindakan yang menyimpang dianggap suatu yang wajar maka akan membentuk dan memberi peluang perilaku yang menyimpang dari etika administrasi juga.
    Syafie (2004 : 92), menyatakan bahwa, ada beberapa karakteristik dari perilaku yang akhir-akhir ini menjadi patologi (penyakit) dalam pemerintahan, diagnosanya sebagai berikut : 1) Budaya feodalistik masih terasa, 2) Kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan, 3) Loyalitas kepada atasan bukan kepada tugas organisasi, 4) Belum berorientasi pada prestasi, 5) Keinginan untuk melayani masih rendah, 6) Belum ditopang teknologi secara menyeluruh, 7) Budaya ekonomi biaya tinggi, dan 8) Jumlah pegawai negeri relatif banyak tetapi kurang bermutu dan asal jadi
    Menurur Winarno Zein (2004 66 – 68), dalam Santoso (2007 : 90) bahwa korupsi dilakukan dan terjadi, pertama dalam bentuk pencurian asset negara misalnya pencurian alat kantor. Kedua distorsi anggaran pendapatan dan belanja misalnya penggelembungan (mark up) nilai proyek, proyek yang dibuat-buat pada hal sebenarnya tidak ada, dan kerja sama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi beban tetapi melalui sogokan kepada petugas pajak. Ketiga disebut Patronism atau Clientelism, korupsi yang terjadi apabila seseorang memperoleh jabatan dengan membayar kepada pendudkung. Ini disebut juga dengan istilah money politics.
    Untuk mencegah timbulnya tindakan mal - administrasi dan birokrasi adalah :
    1) Perlu adanya kontrol internal yang kuat pada diri manusia yang dapat membentuk kepribadian yang didasari oleh nilai-nilai keimanan dan keagamaan. 2) Etika birokrasi dan 3) Kontrol Ekternal dalam wujud adanya pengawasan masyarakat.
    Fenomena korupsi pemerintah melalui kleptokrasi, dimana korupsi diselenggarakan di puncak pemerintahan. Istilah ”Kleptokrat” merujuk pada seseorang penguasa atau pejabat top yang sasaran utamanya adalah memperkaya diri dan juga memiliki kekuasaan untuk mengejar tujuan tersebut selama memegang jabatan pemerintahan ( Andreski 1968, dalam Rose-Ackerman 2000 : 158).
    Menurut yunani kuno istilah kleptokratien atau kleptokrasi yang berarti diperintah oleh para maling. Kata kleptorasi ini lebih melekat pada bentuk administrasi publik yang korup dimana uang publik dipergunakan untuk mempeerkaya diri sendiri, kelompok atau golongan yang bermain di dalama nipotisme, kolusi, perkoncoan, kroniisme, mafiaisme, termasuk juga makelarisme. Dari istilah kleptokratien atau kleptokrasi kemudian dikenal istilah kleptomania sebagai istilah ilmu psykologi yang menunjukan jenis penyakit jiwa dimana penderita kleptomania tidak bisa menahan diri untuk mencuri dan juga memiliki kelainan jiwa seperti kelainan emosi.
    Menurut Jack Bologne ( Rakyat Merdeka 22 Januari 2011 hal 1), beberapa faktor kenapa seseorang melakukan pencurian atau melakukan tindak korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan rakyat. Pertama, keserakahan (Greed). Kedua, kesempatan, yaitu adanya peluang dari sebuah sistem yang memungkinkan orang melakukan korupsi. Ketiga, kebutuhan, yaitu kebutuhan hidup yang konsumeristik dan hodinistik, yang kemudian menghasilkan budaya pamer. Keempat adalah exposes, yaitu bentuk hukuman yang tidak memberikan efek jera, yang mengakibatkan seseorang mengulangi lagi praktek korupsi (Ketagihan).
    Kleptokrasi makin subur di dalam tata pemerintahan yang feodalistik, karena di dalam alam feodalistik kekayaan negara dianggap melekat sebagai kekayaan pribadi penguasa. Urusan negara adalah urusan pribadi dan hukum merupakan jelmaan kekuasaan dari penguasa. Sedangkan ciri negara atau pemerintahan yang kleptokratis ditandai dengan banyaknya maling (koruptor), manipulator, penipu, penyuap, make4lar, mafia atau para calo di tiap sudut ruang birokrasi. Kleptokrasi menjadi semacam kejahatan sistemik/kejahatan konsfiratif yang melibatkan lembaga atau institusi baik di lingkungan legislatif, yudikatif dan ekskutif. Disamping juga melibatkan penjahat berseragam dan kejahatan institusi (institutional crime) bahkan kejahatan konstitusi (Constitutional crime)
    Bagi para kleptokrat sistem regulasi dianggap sebagai sumber keuntungan pribadi. Dengan demikian regulasi dan persyaratan lisensi diadakan yang tujuan hanyalah menciptakan rintangan sehingga untuk menghindarinya perusahaan harus membayar
    Reformasi peraturan kearah efisiensi akan ditolak oleh para kleoptokrat jika reformasi ini dapat merubah sistem biaya ilegal menjadi legal. Seorang penguasa yang kleptokratis dapat berpengaruh terhadap keuntungan yang ditimbulkan oleh swastanisasi. Penguasa yang korup akan sangat ingin untuk menswastakan monopoli yan g membuahkan untung yang berkelebihan selama ia memperoleh keuntungan.
    Korupsi di tingkat atas menciptakan pengharapan diantara para birokrat untuk berbagi pemasukan dan mengurangi kendala moral dan psikologis pegawai rendahan. Penguasa kleptokratis tidak akan sanggup untuk menciptakan suasana yang dibutuhkan untuk membangun birokrasi yang Jujur ( Lundahl, dalam Rose-Ackerman 2000 : 167)
    Prosesi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan siklus lima tahunan ( Undang-undang Nonor 32 Tahun 2004) yang dilakukan secara langsung dengan pemilihan oleh rakyat, sebagai konsekwensi logis perubahan sistem politik di Indonesia Pasca Demokratisasi 1998 dari sistem politik otoriter menjadi sistem politik demokratis. memerlukan pembiayaan yang sangat besar yang ditanggung oleh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . Biaya yang dibebankan kepada calon pasangan ini diluar biaya resmi yang telah dianggarkan melalui APBD bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah yang dialokasikan sebagai dana operasional proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..
    ”Akumulasi biaya yang besar yang dibebankan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam proses pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diperuntukan antara lain, dana yang harus disetorkan kepada Partai Politik pengusung” (Sulaeman 2007 )
    Disamping itu, biaya tersebut diperuntukan sebagai biaya operasional kegiatan kampanye dan operasional kegiatan-kegiatan lainnya bagi pasangan calon dalam usaha memenangkan dalam pemilihan tersebut. Bilamana pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memenangkan dalam pemilihan kepala daerah tersebut dan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biaya yang dikeluarkan pasangan tersebut menjadi beban dan tanggungjawab bersama.
    Menurut Adnan Topan Husodo (Korupsi dan Pemilukada Koran Tempo 23 Februari 2005) korupsi elektoral, meliputi, ”1) Pembelian Kandidat (Candidacy buying) atau pembelian kursi ( seat buying) . 2). Pembelian Pengaruh, 3) Pembelian Administratisi elektoral ( administrative electoral buying) dan 4). Pembelian Suara (vote buying)”
    Dalam konteks ini berlaku prinsif ekonomi ” berusaha dengan modal teretentu, dengan menghasilkan sesuatu tertentu secara maksimal ”
    Ketidakseimbangan penghasilan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang yang berlaku, berimplikasi kepada timbulnya NIAT untuk mendapat sumber dana baik dari formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan, sehingga dana yang besar yang dikeluarkan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat menjadi seimbang atau melebihi diterima pasangan tersebut setelah berakhirnya masa jabatan lima tahun sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
    Fenomena lain, korupsi pemerintah dilakukan dalam bentuk kebijakan penerbitan perijinan kepada pihak swasta yang akan investasi di daerah dan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dengan perubahan sebanyak tujuh kali).
    Oleh karena perlu perubahan peningkatan renumerasi bagi birokrat dan Kepala Pemerintahan, dalam pengelolaan urusan-urusan pemerintahan daerah, terutama dalam rangka pemberian pelayanan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Disamping adanya kejelasan dan kepastian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk unsur-unsur Goood gaovernance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Bhatta dalam Widodo 2001 : 26)
    Pembangunan etika birokrasi dan pemerintahan , penerapan moral dan akhlak mulia serta pembangunan budaya kerja dengan nilai – nilai keagamaan bagi pejabat politik dan birokrat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, sebagai upaya memutup KESEMPATAN, untuk melakukan perbuatan tindak korupsi.
    Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nefotisme ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999).
    Disamping itu untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nefotisme, dimana masyarakat dengan hak dan kewajibannya dapat melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

    KESIMPULAN.

    1. Korupsi merupakan gejala atau praktek dimana pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuan serta berbagai ketidakberesan lainnya demi keuntungan pribadi,.Kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan titik berat otonomi daerah memberikan peluang terjadinya penyimpangan korupsi baik dilakukan pemerintah maupun dilakukan penyelenggara pemerintah atau birokrasi, bilamana tidak dilakukan pengawasan yang ketat oleh instansi yang memiliki kewenangan dibidang pengawasan khusus pengawasan masyarakat dan penegakan hukum yang jelas dan tegas.
    2. Suatu tindakan yang menyimpang dari nilai adalah disebabkan karena bertemunya faktor niat/kemauan dan kesempatan. Jika ada niat untuk melakukan tindakan Korupsi dan Mal Administrasi sementara kesempatan tidak ada maka tindakan Korupsi dan Mal Administrasi tidak akan terjadi. Sebaliknya ada kesempatan untuk melakukan korupsi namun pada dirinya tidak ada niat atau kemauan untuk melakukan itu, maka tindakan tersebut tidak akan terjadi
    3. Pembangunan etika birokrasi dan pemerintahan, penerapan moral dan akhlak mulia serta pembangunan budaya kerja dengan nilai – nilai keagamaan bagi pejabat politik dan birokrat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, sebagai upaya memutup KESEMPATAN, untuk melakukanj perbuatan tindak korupsi. Disamping kejelasan dan ketegasan aturan melalui tindakan nyata, melalui contoh, keteladanan dan keberanian.


    DAFTAR PUSTAKA
    Aditjondro, George Junus.2006. Korupsi Kepresidenan. Yogyakarta : Lkis.
    Asshiddiqie, J. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer,Jakarta

    Jimung, M. 2005. Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Pustaka Nusantara, Yogyakarta.

    Kumorotomo, Wahyudi. 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

    Osborne, D, & Gaebler, T. 1995. Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit Istransforming the Public Sector, Terjemahan Abdul Rasyid, Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

    Rasyid, R. 1998. Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembanguna Administrasi di Indonesia, PT, Pustaka LP3ES, Jakarta.

    Rose-Ackerman, Susan. 2000. Corruption and Government Cambridge University Pres.
    Terjemahan Toenggoel P. Siagian, M.S., M.Ed.

    Santoso, Amir. 2007. Faktor-faktor Politik, Administrasi dan Budaya dalam Masalah
    Korupsi di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Adminstrasi Publik @ Magister
    Adminsitasi Publik Universitas Gadjah Madja. Volune 11 Nomor 1 2007.

    Sulaeman, H. Maman. 2007. Mamoar Bupati Sukabumi Periode 2000 – 2005

    Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

    Tarrow Sydney, 1994. Power and Movement Social Movement Collective Action and Politics, Cambridge University Perss.

    Widodo, J. 2001. Good Governance, Ihsan Cendekia, Surabaya.

    Koran Tempo Jakarta tangal 23 Mei 2005
    Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

    Undang-Undang Nomor 32 tentang 2004, Pemerintahan Daerah....[kembali]
    FotoFotoFotoFotoFotoFoto

    ©2012 PUSTEKOM STISIP WIDYAPURI MANDIRI SUKABUMI