• ew
  • Peran Komunikasi Politik Di Indonesia
  • peran serta masyarakat dalam membangun bangsa yang jujur dan bersih
  • KEMISKINAN ; KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN SUKABUMI H. Asep Hikmat
  • PROSPEKTIF DAN FENOMENA FILSAFAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN U. Abdullah Mu’min
  • REFLEKSI KEJAYAAN PEMERINTAHAN ISLAM DI SPANYOL Maman Hidayat
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN. H. Herri Azhari
  • Peluang dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pascatransisi Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan Muhamad Saendinobrata
  • POSISI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN H. Herri Azhari
  • “PERMINTAAN” DALAM ILMU EKONOMI Hj Lidiawati, SE. M.Pd
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Ir. H. Kusman Nur, MM.
  • FILSAFAT DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI U. Abdullah Mu’min
  • “MEMBACA”, PERJALANAN KEPEMIMPINAN KHULAFAURRASYIDIN (Khalifah Utsman dan Ali RA.) Maman Hidayat
  • KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (H. Asep Hikmat)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Muhammad Saendinobrata)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • APLIKASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi)
  • ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
  • RUU Perguruan Tinggi Batal Disahkan
  • Akan Terbang Kemanakah Negeri Ini?
  • Peran Administrasi Publik
  • Sistem Pemerintahan Indonesia
  • Sejarah PEMERINTAHAN INDONESIA
  • Cara membuat Undang-Undang
  • Pegawai NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
  • Artikel lainnya...


    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi)
    (00 0000)
    PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

    4,1 Analisis Proporsi Belanja Rumah Tangga Terhadap Energi

    Kajian pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana proporsi dari pendapatan rumah tangga digunakan untuk belanja masing-masing sumber energi
    Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban responden terhadap instrument mengenai lima jenis energi yang biasa dikonsumsi masyarakat dan besar pendapatan yang diperoleh tiap bulan, maka diperoleh informasi data sebagai berikut: Dari kelima jenis energi itu, jenis energi yang paling banyak dipergunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, disamping listrik adalah penggunaan LPG. Dari lapangan juga depeloleh data kuantitas penggunaan LPG masyarakat di perkotaan yang nota bene suami dan istrinya sama-sama berkeja cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan/perkampungan. Hal ini disebabkan antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang dikonsumsinya cukup membeli yang siap saji. Sebaliknya untuk penggunaan eneri listrik, masyarakat diperkotaan atau yang berpenghasilannya lebih tinggi cenderung lebih tinggi pula. Di samping itu banyaknya keluarga yang menggunakan energi bensin menduduki peringkat ke-tiga disusul oleh minyak tanah dan terakhir kayu bakar. Keluarga yang masih menggunakan minyak tanah ini rata-rata keluarga lanjut usia yang bertahun-tahun mereka biasa pergunakan, dan menurut mereka lebih aman dan nyaman dalam pemakaiannya dibanding dengan penggunaan gas yang tidak terbiasa dan ada rasa kehawatiran takut meledak, meskipun secara ekonomis pengguaan gas lebih efisien dibanding dengan penggunaan minyak tanah. Sedangkan yang masih menggunakan kayu bakar disamping keluarga lanjut usia dan keluarga yang takut terhadap pengguanaan gas juga keluarga yang tidak mampu untuk membeli gas dan minyak tanah yang harganya cukup melambung tinggi karena langkanya energi minyak tanah tersebut akibat pengurangan pasokan dari pihak pemerintah. Disamping itu masyarakat yang mengkonsumsi kayu bakar ini pada umumnya masyarakat yang berada diwilayah daerah hutan. Gambaran tersebut dapat terlihat pada grafik 4.1 berikut

    Grafik 4.1 memperlihatkan dari 300 responden yang dijadikan sampel, banyaknya kepala keluarga (kk) dalam mengonsumsi jenis energi yang dibutuhkannya berdasarkan rata-rata kebutuhan tiap triwulan mulai pada triwulan ke-1 s.d. triwulan ke-4 adalah sebagai berikut: (1) minyak tanah berturut-turut 31 kk (10,33%), 23 kk (7,67%), 20 kk (6,67%) dan 18 kk (6,00%); (2) LPG berturut-turut 251 kk (83,67%), 261 kk (87,00%), 267 kk (89,00%) dan 271 kk (90,33%); (3) Premium berturut-turut 152 kk (50,67%), 155 kk (51,67%), 157 kk (52,33%) dan 163 kk (54,33%); (4) Listrik berturut-turut 284 kk (94,67%), 285 kk (95,00%), 288 kk (96,00%) dan 289 kk (96,33%); (5) Kayu bakar berturut-turut 18 kk (6,00%), 18 kk (6,00%), 13 kk (4,33%) dan 11 kk (3,67%). Data tersebut juga menunjukkan bahwa pembagian komposisi penggunaan LPG, premium dan listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sementara penggunaan minyak tanah dan kayu bakar mengalami penurunan.
    Dari grafik 4.1 dapat diketahui pula proporsi dari pendapatan rumah tangga digunakan untuk belanja sumber energi yaitu dengan menggunakan rumus
    w_i≡e_i/y_i ≡p_i× q_i/y_i
    dimana:
    w_i adalah pembagian belanja untuk produk tertentu
    e_i adalah besarnya pembelanjaan rumah tangga untuk produk
    y_i adalah total belanja rumah tangga
    p_i adalah harga satu unit produk yang harus di bayar
    q_i adalah kuantitas produk yang dibeli household expenditure on the good,
    Berdasarkan data di lapangan, dalam mengkonsumsi kayu bakar sebagai sumber energi mereka tidak membeli, tapi mengambil dari hutan atau hasil menanam di kebun miliknya, sedangkan rata-rata harga eceran sumber energi kebutuhan rumah tangga adalah: (1) Minyak tanah Rp. 9.000/liter, (2) LPG 3 kg Rp 14.500, (3) Premium Rp 4.500/liter, (4) listrik Rp. 495/kwh dengan daya terpasang 900 VA, dan rata-rata pendapatan keluarga tiap bulan untuk masing-masing triwulan Rp 1.390.417 sehingga Proporsi dari pendapatan rumah tangga digunakan untuk belanja sumber energi, yang merupakan tujuan pertama pada penelitian ini dapat dihitung dengan mudah. Adapun hasilnya dapat dipresentasikan seperti terlihat pada grafik 4.2. berikut


    Secara kumulatif rata-rat belanja rumah tangga untuk kelima jenis energi yang dikonsumsinya akan nampak lebih jelas seperti yang dipresentasikan pada Grafik 4.3


    Grafik 4.3 menunjukkan bahwa porsi rata-rata belanja rumah tangga untuk lima jenis energi yang dikonsumsinya masih relative kecil dibandingkan dengan dengan rata-rata belanja rumah tangga secara umum, yaitu pada triwulan ke-1 sebesar 14,22%, triwulan ke-2 14,42%, triwulan ke-3 14,70% , dan triwulan ke-4 15,16%.






    Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Konsumsi Dan Belanja Energi Rumah Tangga.


    4.2.1. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Konversi Minyak Tanah Ke LPG


    Masyarakat Indonesia merupakan salah satu masyarakat dunia yang memiliki ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat tinggi. Baik itu untuk keperluan rumah tangga, transportasi maupun industri. Sehingga wajar bila negara berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang bersifat primer ini dengan memberikan subsidi terhadap pembelian BBM. Tahun 2007 hingga 2010 merupakan tahun dimana pemerintah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi penggunanan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) bagi konsumsi rumah tangga dan industri kecil sekaligus membagikan kompor gas beserta tabung gas elpiji yang berisi 3 kg secara gratis kepada masyarakat. Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, menjadi dasar hukum kebijakan tersebut. Media massa baik cetak maupun elektronik banyak mengulas tentang konversi energi ini bahkan hingga sekarang iklan-iklan penggunaan kompor gas yang aman marak ditemui di media televisi lokal. Untuk mengurangi dampak sosial atas diberlakukannya program ini, pendistribusian elpiji dilakukan oleh eks Agen dan Pangkalan Minyak Tanah yang diubah menjadi Agen dan Pangkalan Elpiji 3 Kg. Program ini ditugaskan kepada Pertamina, berkoordinasi dengan Departemen terkait. Idealnya, selisih antara pembelian minyak tanah dan elpiji bagi masyarakat dapat dimafaatkan untuk keperluan lain dalam rangka meningkatkan daya beli, sementara bagi pemerintah selisih tersebut digunakan untuk pembiayaan lainnya yang lebih bermanfaat. Adanya kebijakan konversi tersebut salah satunya dipicu oleh beberapa rentetan kelangkaan minyak tanah di berbagai daerah baik di kota besar maupun di pedesaan. Harga minyak tanah menjadi melambung karena berbagai hal seperti masalah distribusi, penimbunan, panik dan sebab-sebab lainnya. Kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke elpiji merupakan sebuah kebijakan yang cukup tepat. Hal itu karena cadangan gas di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan minyak bumi, meski sebagian besar sudah dikonsesikan pada pihak asing. PT. PERTAMINA mencatat cadangan minyak tanah dalam minyak bumi Indonesia sangat sedikit dan bila diolah lebih lanjut dapat menjadi avtur yang bernilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan denganpenjualan minyak tanah secara langsung.
    Permasalahan terjadi ketika kebijakan ini diterapkan dimasyarakat, yaitu adanya kecelakaan-kecelakaan disebabkan meledaknya tabung gas baik itu yang ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Tidak lain disebabkan kecerobohan pengguna maupun akibat kebocoran tabung gas. Permasalahan lebih serius terjadi, LPG sama dengan bahan bakar lainnya seperti premium, solar, batubara dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat, berarti suatu saat akan ada kelangkaan disebabkan berkurangnya sumber gas dunia.
    Dengan adanya konversi minyak tanah ke penggunaan elpiji, ternyata hal ini bukan solusi bijak dalam mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap energi alam yang sulit untuk diperbaharui . Kemungkinan besar pemerintah suatu saat akan mencari lagi pengganti LPG ketika harga gas bumi ini naik melebihi harga minyak tanah. Apalagi kebijakan konversi ini berlangsung singkat, banyak masyarakat terutama masyarakat miskin yang tidak terbiasa menggunakan bahan bakar gas dipaksa untuk menggunakannya. Terutama bagi mereka yang bermukim di wilayah pedesaan dan masyarakat perkotaan berusia lanjut.
    Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan dana lebih dari Rp 50 Trilyun untuk mensubsidi BBM: minyak tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar, lebih dari 50% anggaran subsidi BBM digunakan untuk subsidi minyak tanah. Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena trend harga minyak dunia yang cenderung meningkat.
    Secara teori, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg elpiji. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan elpiji, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0.57 kg elpiji akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Secara nasional, jika program konversi minyak tanah ke elpiji berhasil, maka pemerintah akan dapat menghemat 15-20 Trilyun subsidi BBM per tahun.
    Manfaat lain yang dapat diperoleh dari konversi minyak tanah ke elpiji adalah:
    Mengurangi kerawanan penyalahgunaan minyak tanah (minyak tanah oplosan)
    Mengurangi polusi udara di rumah/dapur
    Menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak
    Dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih komersil (misalnya bahan bakar pesawat/avtur)
    Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

    Disamping keuntungan di atas, program konversi minyak tanah ke elpiji ini akan menguntungkan semua pihak, seperti yang pernah dikatakan Wakil Presiden (Wapres) RI pada saat itu Yusuf Kalla (www.kemenkokesra.com, 2008) bahwa Pemerintah akan ada penghematan subsidi BBM sebesar Rp 22 triliun rupiah per tahun, sedangkan konsumen atau rakyat akan ada penghematan sebesar Rp 20 s/d Rp 25 ribu per bulan per Kepala Keluarga. Hal itu didapatkan dari hitungan jika menggunakan minyak tanah satu liter setara dengan 0,57 kg elpiji. Wapres mengeluarkan hitungan jika penggunaan minyak tanah sebanyak 20 liter minyak tanah per bulan per KK maka akan setara dengan 2,5 tabung. Dengan asumsi harga minyak tanah 7 sampai 8 ribu rupiah perliter sedangkan gas 15 ribu rupiah per tabung 3 kg. Namun, yang sangat kurang tepat adalah kurun waktu program konversi minyak tersebut terlalu pendek, hanya 4 tahun dan membiarkan orang miskin hidup tanpa subsidi. Apalagi pembelian gas elpiji tidak sama dengan membeli minyak tanah yang bisa dibeli perliter atau dicicil. Sedangkan pembelian elpiji harus minimal 3 kg dan tidak bisa dicicil. Akibatnya masyarakat miskin yang tidak punya uang untuk membeli bahan bakar gas akan bertambah sulit kehidupannya. Pengalaman di banyak negara, konversi energi memerlukan waktu yang sangat lama. Misalnya, di Amerika Serikat memerlukan waktu hampir 70 tahun sejak tahun 1850–1920. Sedangkan konversi energi di Brasil memerlukan waktu selama 44 tahun dari tahun 1960–2004 (UN Millenium Project, 2006). Sehingga melihat begitu lamanya pengalaman negara lain tersebut, maka sudah sangat pasti kebijakan konversi energi yang dilakukan relatif instan di negeri ini akan kacau sebagaimana yang telah terjadi akhir-akhir ini. Hal itu karena minyak tanah bersubsidi akan segera ditarik dari wilayah terkonversi, padahal jaringan distribusi perdagangan elpiji pengganti belum tersedia maksimal.
    Penataan kebijakan energi akan sukses manakala mempertimbangkan kompleksitas persoalan yang dihadapi kaum miskin. Realita menunjukan Indonesia masih kekurangan pasokan gas untuk menggerakan urbin pembangkit listrik PLN sehingga harus mengimpor dari negara lain. Adanya kebijakan ini dikawatirkan terjadi kelangkaan elpiji seperti kelangkaan minyak tanah sebelumnya. Di tengah ketidakjelasan jaminan pasokan gas tersebut, pemerintah nekat menggulirkan kebijakannya. Belum lagi soal kesiapan infrastruktur yang mendukung kebijakan konversi tersebut. Tata niaga dan infrastruktur stasiun pengisian gas elpiji yang dimiliki Pertamina, baru menjangkau kota-kota besar dan wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Jalur distribusi gas elpiji Pertamina ini masih terbatas. Pemerintah perlu menghitung biaya pembangunan infrastruktur untuk daerah yang belum memiliki jaringan pengisisn gas tersebut. Untuk itu, pemerintah harus lebih matang dan cermat lagi berhitung, baik hitungan soal harga, distribusi, pasokan elpiji, daya beli masyarakat serta ongkos sosialnya. Jangan sampai masyarakat terus-menerus dijadikan objek kebijakan yang tidak tertata baik.
    Secara garis besar sebab-sebab terjadinya kelangkaan minyak tanah dan elpiji yang kerap terjadi dimasyarakat adalah sebagai berikut:
    Harga minyak bumi dunia naik jauh hingga mencapai 150% yakni mencapai lebih dari US $ 120 per barrel, hal ini dikarenakan semakin langkanya persediaan minyak bumi di dunia ini.
    Karena harga minyak bumi mahal, maka harga minyak hasil pengolahan minyak bumipun juga meningkat drastis.
    Pada mulanya minyak tanah disubsidi oleh permerintah untuk rakyat, tetapi oleh orang-orang kaya yang tidak bertanggung jawab, minyak tanah tersebut di export ke luar negeri, karena jauhnya beda harga bahan bakar minyak di dalam negeri dan di luar negeri, dimana harga bahan bakar minyak di dalam negara Indonesia jauh lebih murah dari harga bahan bakar minyak di luar negara Indonesia.
    Karena hal tersebutlah, maka pemerintah menarik minyak tanah bersubsidi tersebut.
    Dengan ditariknya minyak tanah bersubsidi, maka pemerintah menyediakan energi penggantinya, yakni elpiji.
    Indonesia adalah negara pemilik cadangan Gas Alam nomor 1 di dunia.
    Sejauh ini, penjualan Gas Alam hanyalah ke Jepang dan itupun dalam angka yang relatif kecil.
    Kebijakan pemerintah mengganti untuk bahan bakar minyak tanah menjadi gas, pemerintah menyediakan kompor gas dan tabung gas serta persediaan gas awal untuk dibagikan kepada masyarakat.
    Dengan meningkatnya kebutuhan gas (karena beralihnya penggunaan minyak tanah menjadi pengguna elpiji), pemerintah tidak meningkatkan kemampuan produksi dan distribusi dari kilang Gas Alam milik pemerintah.
    Karena kapasitas produksi kilang Gas Alam pemerintah tidak di tambah, padahal kebutuhan gas dalam hal ini elpiji meningkat dengan sangat pesat, akibatnya kilang Gas Alam menjadi tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan akan elpiji dari masyarakat.
    Karena kilang tidak mampu memproduksi elpiji sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kemudian terjadilah kelangkaan elpiji di masyarakat.
    Dari sebab-sebab tersebut diatas muncul persolan lama terulang kembali, kelangkaan gas menyebabkan penjual elpiji menaikan harga tanpa sepengetahuan pemerintah. Hal ini berakibat kerugian dipihak masyarakat, disamping kesulitan mendapatkan bahan bakar elpiji, masyarakat juga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli elpiji.


    4.2.2 Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencabutan Subsidi Dan
    Kenaikkan Harga Minyak Tanah

    Sebagai rangkaian dari kebijakan pemerintah tentang Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang pada umumnya tingkat respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut sangat baik, sejak itu pula pasokan dan subsidi terhadap sumber energi minyak tanah mulai dikurangi bahkan pada akhirnya dicabut sama sekali, meskipun minyak tanah masih tetap ada di pasaran dengan harga non subsidi. Dengan berkurangnya pasokan tersebut sementara sebagian masyarakat terutama dari kalangan masyarakat miskin yang belum beralih ke LPG dalam mengkonsumsi energi kesehariannya karena masih ada kekhawatiran dan ketakutann dalam pemakainnya, akibatnya harga eceran minyak tanah dimasyarakat tidak terkendalikan, yang pada akhir tahun 2012 ini ada yang mencapai Rp. 14,500/liret setara dengan harga 3 kg elfiji. Kita tentu tidak ingin program yang bertujuan baik tetapi di lapangan justru semakin memberatkan rakyat kecil. Karena di masyarakat sekarang banyak terjadi pengangguran baru. Bagaimana tidak, contohnya banyak diantara para tukang gorengan yang sekarang membiarkan tanggungannya atau gerobaknya menganggur alias tidak lagi berjualan karena sulitnya memperoleh dan mahalnya minyak tanah sebagai salah satu bahan pokok untuk berjualan. Kalaupun harus mengganti dengan gas elpiji mereka bingung bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya. Gambaran ini kita lihat pada grafik 4.1 dari 300 responden masih ada 18 keluarga pada triwulan ke-4 yang mengkonsumsi minyak tanah untuk kebutuhan sumber energinya. harga eceran minyak tanah pada triwulan ke-4 mencapai Rp. 14.500/liter dan rata-rata tiap bulan menghabiskan 25 liter, maka pengeluaran untuk belanja minyak tanah sebesar Rp. 362.500, ditambah rata-rata pengeluaran untuk listrik 125 kwh, dengan daya terpasang 450 Va. Berdasarkan peraturan presiden nomor 7 tahun 2010, maka besar Tagihan Listrik adalah Beban bulanan = Rp 10.000; Blok I (0 s/d 30 kWh) : 30 x Rp 169 = Rp 5.070 Blok II (31 s/d 60 kWh) : 30 x Rp 360 = Rp 10.800; Blok III (61 kHw ke atas: 125 - 60 kWh = 65 kWh = 65 x Rp 495 = Rp 32.175. Total = Beban Bulanan + Blok I + Blok II + Blok III = Rp 10.000 + Rp 5.070 + Rp 10.800 + Rp 32.175 = Rp 58.045,- Total tagihan listrik Anda = Rp 58.045,- + PPn 10% = Rp 58.045 + Rp 5.849,5 = Rp 63.849,5 = Rp 63.850,- . Ditambah premium untuk mengojeg : rata-rata 30 liter/bulan. Dengan harga eceran di kampung Rp 5.000/liter, maka belanja energi premium 30 x Rp. 5.000 = Rp. 150.000. Total belanja energi tiap bulan = Rp. 362.500 + Rp 63.850 + Rp. 150.000 = Rp. 576.350. Pendapatan rata-rata tiap bulan Rp. 853.650, sehingga proporsi belanja untuk energi terhadap pendapatannya adalah sebesar 67,52%. Ini sangat memprihatinkan sekali, dan kebijakan tersebut semakin menambah beban serta memperburuk kesejahteraan hidupannya. Sementara dipihak lain, keluarga yang beralih dari minyak tanah ke elpiji dalam mengkonsumsi energi untuk kehidupan kesehariannya, kelangkaan dan kenaikkan harga minyak tanah tersebut seiring berpengaruh positif antara lain adanya penghematan belanja terhadap energi yang dikonsumsinya, apalagi kalau dibandingkan dengan harga minyak tanah non subsidi seperti sekarang ini. Penghematan tersebut berkisar Rp 277.350 tiap bulannya, dengan asumsi bila harga minyak tanah Rp. 12.000/liter, harga 3 kg elpiji Rp 14.500 (Rp 4.833/kg), dan pemakaian tiap hari 1 liter minyak tanah setara dengan 0,57 kg elpiji, maka belanja pemakaian satu bulan (30 hari) untuk minyak tanah : 30 x 1 liter x Rp 12.000 = Rp 360.000, dan untuk pemakaian elpiji : 30 x 0,57 kg x Rp 4,833 = Rp 82.650, sehingga penghematan anggaran sebulan adalah sebesar Rp 360.000 - Rp 82.650 = Rp 277.350. jelas ini sangat signifikan dibanding pada awal kebijakan sebelum subsidi minyak tanah dicabut, sesuai Blue Print MESDM penghematan per KK/bulan yaitu sebesar Rp 29.250 untuk pemakaian 3 tabung (9 kg) dan Rp 16.500 dan untuk pemakaian 4 tabung (12 kg) dengan harga minyak tanah Rp 2.250/liter dan elpiji 3 kg Rp 12.750.
    Analisis Bagaimana Perbedaan Tingkat Pendapatan Dan Juga Perbedaan Kondisi Sosio-Ekonomi Masyarakat Kota Dan Desa Menyebabkan Perbedaan Dalam Proporsi Konsumsi Energi

    Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti cara hidup dan peraturan yang harus dipatuhi dimana individu itu tinggal. Sebuah kelompok masyarakat akan mengikuti peraturan yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka atau akan mematuhi sebuah aturan yang sudah lama berlaku di lingkungan mereka. Semua manusia bersaudara dan kita semua sama. Yang membedakan diri kita dengan individu lain atau orang lain adalah jalan pikiran kita. Kelompok masyarakat yang tinggal disatu tempat yang jauh dari keramaian kota tentu akan berbeda dengan kelompok masyarakat yang tinggal dikeramaian kota yang penuh dengan kemajuan tekhnologi dan derasnya informasi yang masuk ke jalan pikiran kelompok masyarakat tersebut. Hal ini sudah dibuktikan diberbagai negara belahan dunia. Bukti yang sangat jelas adalah diberbagai negara pasti terdapat suku asli atau penduduk asli yang tinggal dipedalaman yang masih memiliki kepercayaan kepada leluhur mereka dan mereka masih memakai peraturan yang sudah lama mereka pakai sejak nenek moyang mereka hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena kehidupan mereka jauh dari segala informasi tentang kemajuan jaman sehingga mereka tidak tahu apa-apa tentang kehidupan diluar.
    Tidak semua penduduk dipedalaman atau perdesaan tertinggal dari kemajuan jaman. Ada perdesaan yang mengikuti kemajuan tekhnologi dan kemajuan jaman. Walaupun mereka mengikuti kemajuan jaman yang ada dan mengikuti kemajuan tekhnologi tetapi mereka tetap menyaring informasi yang masuk kedalam pikiran mereka. Orang yang hidup di desa biasanya lebih mandiri dan produktif dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di kota. Hal ini disebabkan karena masyarakat di desa mencari makan dari hasil bercocok tanam dan hasil dari kebun mereka, sedangkan masyarakat di kota jarang yang melakukan bercocok tanam dan berkebun. Disamping kurangnya lahan bertani di kota banyak masyarakat di perkotaan yang tidak mau cape, mereka sudah terbiasa hidup instant yang sudah serba ada di kota. Itu merupakan salah satu yang membedakan masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat desa yang lebih mau berusaha berjuang hidup dibandingkan dengan masyarakat kota yang sudah terbiasa dengan berbagai hal yang instant dan hanya tinggal menerima hasil tanpa harus memperjuangkannya.
    Dari segi sikap masyarakat desa jauh lebih dapat bersosialisasi dibandingkan dengan masyarakat di kota. Masyarakat di desa lebih berkerabat antara satu dengan yang lainnya. Karena di desa yang paling penting adalah saling membantu, saling menolong, saling menghargai dan menghormati dan saling pengertian.hal-hal itulah yang menjadikan masyarakat di desa jauh lebih dapat bersosialisasi dibandingkan dengan masyarakat di kota. Masyarakat di kota banyak yang kurang dapat bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Hal ini dibuktikan di kota banyak perumahan yang mendirikan pagar setinggi 2 meter lebih sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah tersebut. Masyarakat di perkotaan banyak yang lebih suka menyendiri doibandingkan berkumpul antar tetangga. Hal inilah yang membedakan masyarakat desa dan masyarakat kota dalam bersosialisasi antar masyarakat sekitar di lingkungan mereka.
    Dari segi penghasilan pun masyarakat desa dan masyarakat kota sangat berbeda jauh. Masyarakat kota biasanya memiliki lebih banyak penghasilan dibandingkan dengan masyarakat di desa. Dan hasil penghasilan merekalah yang akan mempengaruhi gaya kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki penghasilan yang tidak cukup banyak mungkin akan lebih belajar untuk menghemat uang mereka dan menggunakan mereka sebaik-baiknya untuk menyambung hidup mereka dan biasanya penghasilan masyarakat yang lebih besar yang biasanya masyarakat perkotaan biasanya mereka lebih boros dalam penggunaan penghasilan mereka. Maka dari segi penghasilanlah yang membedakan biaya hidup di kota jauh lebih mahal dibandingkan didesa. Biaya hidup di desa yang jauh lebih murah dibandingkan di desa. Karena segala sumber daya makanan yang ada di kota biasanya berasal dari desa sehingga harga di kota jauh lebih mahal dibandingkan di desa.
    Untuk melihat bagaimana perbedaan tingkat pendapatan dan juga perbedaan kondisi sosio-ekonomi masyarakat kota dan desa menyebabkan perbedaan dalam proporsi konsumsi energi di kabupaten Sukabumi, pertama-tama mengkaji jumlah konsumen tiap-tiap wilayah baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Dan hasilnya seperti terlihat pada grafik 4.4 dan grafik 4.5 berikut.


    Pada grafik 4.4 kita lihat bahwa dari lima jenis energi yang menjadi kajian dalam penelitian ini, hanya tiga jenis energi yang biasa dikonsumsi masyarakat kota, yaitu listrik, LPG dan premium. Dari 100 kk yang dijadikan sampel di wilayah perkotaan, semua kk sudah mengkonsumsi listrik dalam kebutuhan kesehariannya. Untuk jenis LPG, pada tiwulan ke-1 baru 91 kk yang mengkonsumsinya dan pada akhir triwulan ke-4 mencapai 99 kk, jadi masih ada satu kk yang masih menggunakan minyak tanah. Sedangkan jumlah konsumen untuk jenis premium, seiring kenaikan jumlah pemilik kendaraan bermotor sebagai alat transfortasi aktivitas kesehariannya, maka mengalami kenaikan pula, pada triwulan ke-1 tercatat 72 kk dan pada akhir triwulan ke-4 mencapai 89 kk.


    Pada grafik 4.5 kita lihat bahwa dari lima jenis energi yang menjadi kajian dalam penelitian ini, semua jenis energi biasa dikonsumsi masyarakat pedesaan dengan proporsi yang berbeda. Listrik merupakan jenis energi yang paling banyak dikonsumsi masyarakat pedesaan, pada triwulan ke-1 sebanyak 91 kk dan pada akhir triwulan ke-4 sebanyak 95 kk, masih ada 5 kk yang belum mengakses langsung ke jaringan PLN, meskipun pada kesehariannya kadang-kadang minta ke tetangga yang terdekat. LPG merupakan peringkat kedua energi yang dikonsumsi masyarakat pedesaan, pada triwulan ke-1 sebanyak 73 kk, dan pada akhir triwulan ke-4 mencapai 81 kk. Sedangkan peringkat penggunaan energi lainnya yang biasa dikonsumsi masyarakat pedesaan secara berurutan adalah jenis premium, minyak tanah dan terakhir kayu bakar.
    Dari kelima jenis energi yang biasa dikonsumsi masyarakat pedesaan tersebut, jumlah konsumen terhadap tiga jenis energi; yaitu LPG, listrik dan premium mengalami peningkatan, sebaliknya konsumen yang mengkonsumsi jenis energi minyak tanah dan kayu bakar mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat desa dalam menanggapi kebijakan pemerintah tentang energi, secara kuantitas mengalami kenaikan.
    Kajian selanjutnya akan difokuskan terhadap perbedaan tingkat pendapatan dan juga perbedaan kondisi sosio-ekonomi masyarakat kota dan desa menyebabkan perbedaan dalam proporsi konsumsi energi di kabupaten Sukabumi.
    Hasil survey di lapangan yang dilakukan melalui angket dan wawancara, diperoleh data rata-rata tiap bulan selama 4 triwulan sebagai berikut: (1) rata-rata pendapatan masyarakat kota sebesar Rp 2.550.870 dan masyarakat desa sebesar Rp 950.000, (2) rata-rata kuantitas tiap masyarakat kota dalam mengkonsumsi listrik sebesar 210 kwh dengan daya 900 VA, LPG 6 kgukuran tabung 12 kg, premium 45 liter, minyak tanah 0 liter. (3) rata-rata kuantitas tiap bulan masyarakat desa dalam mengkonsumsi listrik sebesar 125 kwh dengan daya 450 VA, LPG 3 tabung/3kg, atau minyak tanah setara 15,78 liter dan premium 20 liter.
    Dengan asumsi harga LPG satu tabung/12 kg di kota Rp 75.000 harga LPG 1 tabung/3 kg di desa Rp. 15.000, harga minyak tanah di desa Rp 12.000/liter, harga premium di kota Rp 4.500/liter, di desa Rp 5.000 sedangkan untuk kayu bakar tidak ada yang dibeli, maka akan diperoleh besar anggaran untuk energi yang dikonsumsi masyarakat kota dan desa tiap bulan/kk sebagai berikut:
    Masyarakat kota :
    Listrik: 210 kwh dengan daya terpasang 900 VA.
    Beban bulanan = Rp 18.000
    Blok I (0 s/d 20 kWh) : 20 x Rp 275 = Rp 5.500
    Blok II (21 s/d 60 kWh) : 40 x Rp 445 = Rp 17.800
    Blok III (61 kHw ke atas: 210 - 60 kWh = 150 kWh = 150 x Rp 495 = Rp 74.250 Total = Beban Bulanan + Blok I + Blok II + Blok III = Rp 18.000 + Rp 5.500 + Rp 17.800 + Rp 74.250 = Rp 115.550
    PPn 10% = 10% x Rp 115.550 = Rp 11.555
    Total tagihan listrik = Rp 115.550 + Rp 11.555 = Rp 127.105

    LPG : 1/2 tabung/12kg x Rp 75.000 = Rp 37.500
    Premium : 45 liter x Rp 4.500 = Rp 202.500
    Total pengeluaran anggaran masyarakat kota dalam mengkonsumsi energi tiap bulan : Rp 127.105 + Rp 37.500 + Rp 202.500 = Rp 367.105

    Rata-rata pendapatan tiap bulan Rp 2.550.870, sehingga proporsi belanja masyarakat kota terhadap energi sebesar 367.105/2.550.870 x 100% = 14,39%
    Masyarakat Desa :
    Listrik: 110 kwh dengan daya terpasang 450 VA.
    Beban bulanan = Rp 10.000
    Blok I (0 s/d 30 kWh) : 30 x Rp 169 = Rp 5.070
    Blok II (31 s/d 60 kWh) : 30 x Rp 360 = Rp 10.800
    Blok III (61 kHw ke atas: 110 - 60 kWh = 50 kWh = 50 x Rp 495 = Rp 24.750
    Total = Beban Bulanan + Blok I + Blok II + Blok III = Rp 10.000 + Rp 5.070 + Rp 10.800 + Rp 24.750 = Rp 40.620
    PPn 10% = 10% x Rp 40.620 = Rp 4.062
    Total tagihan listrik = Rp 40.620 + Rp 4.062 = Rp 44.682

    LPG : 2 tabung/3kg x Rp 15.000 = Rp 30.000
    Premium : 20 liter x Rp 4.500 = Rp 90.000
    Total pengeluaran anggaran masyarakat desa dalam mengkonsumsi energi tiap bulan : Rp 44.682+ Rp 30.000 + Rp 90.000 = Rp 164.862

    Rata-rata pendapatan tiap bulan Rp 950.000, sehingga proporsi belanja masyarakat desa terhadap energi sebesar 164.862/950.000 x 100% = 17,35%

    Selisish proporsi belanja masyarakat kota dan desa terhadap energi yang dikonsumsinya adalah sebesar 17,35% - 14,39% = 2,96%. Ini menunjukkan bahwa rata-rata beban tiap bulan masyarakat desa dalam mengkonsumsi energi dibandingkan dengan masyarakat kota sebesar 2,96% dari pendapatannya.

    Analisis Pengaruh Faktor Kebijakan Tentang Energi Terhadap Perubahan Pembagian Belanja Kelompok Rumah Tangga Dalam Dua Periode Waktu Yang Berbeda.

    Setelah kami mengkaji bagaimana perbedaan tingkat pendapatan dan juga perbedaan kondisi sosio-ekonomi masyarakat kota dan desa menyebabkan perbedaan dalam proporsi konsumsi energi, kajian selanjutnya kami fokuskan terhadap analisis perubahan dalam pembagian belanja energi rumah tangga secara keseluruhan. Perubahan ini merupakan konsekwensi logis pengaruh dari factor-faktor kebijakan tentang energi disamping factor internal belanja rumah tangga itu sendiri. Dalam penelitian ini factor-faktor tersebut kami batasi hanya meliputi 3 faktor sebagai variabel dominan yang berkaitan terhadap perubahan pembagian belanja kelompok rumah tangga dalam dua periode waktu yang berbeda, yaitu (1) pemilihan harga, sebagai variable yang berkaitan dengan kebijakan kenaikkan tarif dasar dari pemerinta, (2) kuantitas, sebagai variable yang merujuk pada kebijakan atau konversi energi tertentu, (3) total pembelanjaan rumah tangga, sebagai variable yang merujuk pada daya beli masyarakat terhadap energi. sementara periode waktu yang kami pilih yaitu triwulan ke-1 dan triwulan ke-4 pada tahun 2012. Dengan memisalkan W(1) sebagai pembagian anggaran belanja kelompok rumah tangga pada triwulan ke-1, W(0) pembagian anggaran belanja pada triwulan ke-4 dan Peff , Qeff dan Yeff sebagai pengaruh perubahan dari masing-masing factor, yang kemudian perubahan pembagian anggaran belanja rumah tangga dalam kedua periode tersebut dihubungankan dengan perubahan dari masing-masing faktor, maka perubahan tersebut diformulasikan dalam bentuk persamaan:
    W(1)-W(0)≡Q_eff+P_eff+Q_eff+Y_eff

    Sementara pengaruh dari masing-masing faktor dapar dihitung dengan menggunakan logaritma mean indeks Divisia sebagai berikut:
    Q_eff=[W(1)-W(0) ] ×{log⁡[Q(1)/Q(0) ]/log⁡[W(1)/W(0) ] }
    Untuk kelompok rumah tangga, rumus analisis dekomposisi di atas perlu dilakukan sedikit penambahan, terutama mengingat hanya adanya perbedaan akses dari setiap individu rumah tangga terhadap jenis energi tertentu, dari sini identitas secara kelompok dapat dituliskan sebagai:
    (∑▒e_i )⁄(∑▒y_i )≡((∑▒q_i )⁄RA) ×[((∑▒〖p_i×q_i 〗)⁄(∑▒q_i )) ]×(RA⁄RT) × (RT⁄(∑▒y_i ))
    dimana:
    RA adalah total rumah tangga yang mempunyai akses
    RT adalah total rumah tangga dalam kelompok
     adalah jumlah dari masing-masing variabel untuk semua rumah tangga dalam kelompok.
    Dengan menggunakan rumus analisis dekomposisi tersebut, maka perbandingan anggaran belanja rumah tangga secara keseluruhan untuk suatu barang dapat dihitung.
    Melalui angket yang diberikan kepada responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini, diperoleh proporsi data kk dalam mengkonsumsi energi periode triwulan 1 dan 4 seperti terlihat pada grafik 4.6 berikut:

    Dari grafik 4.6 kita dapat menentukan N(0) dan N(1) untuk masing jenis energi, begitu pula berdasarkan data di lapangan diperoleh kuantitas Q(0), Q(1) dan jumlah rata-rata anggaran kelompok keluaga dalam mengkonsumsi energi Y(0) dan Y(1) , sehingga dapat dihitung nilai W(1) –W(0) seperti yang terlihat pada table 4.1 berikut

    Tabel 4.1
    Pola Konsumsi Energy Masyarakat Kabupaten Sukabumi
    Triwulan 1 dan 4 Tahun 2012

    Jenis Energi Q(j) P(j) N(j) Y(j) W(j) [W(1)-W(0)]
    Q(0) Q(1) P(0) P(1) N(0) N(1) Y(0) Y(1) W(0) W(1)
    Minyak Tanah 25
    liter 20
    liter Rp 6.000 Rp 12.000 0,103 0,060 Rp
    54.648.305 Rp
    68.889.000 0,028 0,021
    (0,746)

    LPG 2 tabung 3
    tabung Rp
    14.500 Rp 14.500 0,837 0,903 Rp
    54.648.305 Rp
    68.889.000 0,044 0,057 1,264
    Premium 25
    liter 30
    liter Rp
    4.500 Rp 4.500 0,507 0,543 Rp
    54.648.305 Rp
    68.889.000 0,104 0,106 0,217
    Listrik 125 kwh 150
    kwh Rp
    495 Rp 495 0,947 0,963 Rp
    54.648.305 Rp
    68.889.000 0,107 0,104 (0,336)
    Kayu Bakar 0 0 0 0 0,060 0,037 0 0 0 0 0

    Dengan pertolongan table 4.1 tersebut kita dapat menghitung pengaruh masing-masing variable yaitu dengan menggunakan logaritma mean indeks Divisia, dan hasil perhitungannya seperti terlihat pada table 4.2. berikut:
    Tabel 4.2
    Data Abalisis Dekomposisi Pola Konsumsi Energy Masyarakat Kabupaten Sukabumi
    Triwulan 1 dan 4 Tahun 2012

    Jenis Energi W(1) - W(0) Log P(1)/P(0) Log Q(1)/Q(0) Log Y(1)/Y(0) Log W(1)/W(0) Peff Qeff Yeff
    Minyak tanah -0,746 0,301 -0,097 0,101 (0,133) 1,694 (0,545) 0,566
    LPG 1,264 0 0,176 0,101 0,109 0 2,046 1,168
    Premium 0,217 0 0,079 0,101 0,009 0 1,919 2,438
    Listrik -0,336 0 0,079 0,101 (0,014) 0 2,098 2,447


    Berdasarkan table 4.2 kita lihat bahwa:
    Pengaruh varibel harga pada periode triwulan ke 1 dan ke-4 (Peff) untuk jenis energi minyak tanah sebesar 1,694 persen. Sementara untuk jenis energi lainnya sebesar 0, atau tidak berpengaruh. Hal ini menggambarkan bahwa pada kedua periode tersebut untuk ketiga jenis energi tidak ada perubahan harga.

    Pengaruh variable kuantitas pemakaian (Qeff) untuk jenis energi minyak tanah sebesar - 0,545 persen, bertanda negative menggambarkan bahwa banyaknya kelompok keluarga dalam mengkonsumsi energi minyak tanah pada kedua periode tersebut menurun, sementara pengaruh dari jenis energi LPG, Premium dan Listrik masing-masing sebesar 2,046 persen, 1,919 persen dan 2,098 persen. Berarti kuantitas pemakaian untuk ketiga jenis energi tersebut mengalami kenaikan. Kenaikan kuantitas ini bisa disebabkan oleh bertambahnya pemakai, bisa juga dari pemakainnya

    Pengaruh variable pembagian jumlah anggaran kelompok dalam mengkonsumsi energi (Yeff) untuk jenis energi minyak tanah sebesar 0,556 persen, LPG sebesar 1,168 persen, Premium sebesar 2,438 persen dan Listrik sebesar 2,447 persen. Total belanja rumah tangga terhadap daya beli dalam mengkonsumsi energi minyak tanah pengaruhnya paling kecil, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya harga dan langkanya jenis energi tersebut, dan sekaligus menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah terhadap LPG cukup berhasil. Sedangkan pengaruh terhadap daya beli dalam mengkonsumsi energi listrik menduduki pengaruh paling tinggi.....[kembali]
    FotoFotoFotoFotoFotoFoto

    ©2012 PUSTEKOM STISIP WIDYAPURI MANDIRI SUKABUMI