• ew
  • Peran Komunikasi Politik Di Indonesia
  • peran serta masyarakat dalam membangun bangsa yang jujur dan bersih
  • KEMISKINAN ; KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN SUKABUMI H. Asep Hikmat
  • PROSPEKTIF DAN FENOMENA FILSAFAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN U. Abdullah Mu’min
  • REFLEKSI KEJAYAAN PEMERINTAHAN ISLAM DI SPANYOL Maman Hidayat
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN. H. Herri Azhari
  • Peluang dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pascatransisi Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan Muhamad Saendinobrata
  • POSISI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN H. Herri Azhari
  • “PERMINTAAN” DALAM ILMU EKONOMI Hj Lidiawati, SE. M.Pd
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Ir. H. Kusman Nur, MM.
  • FILSAFAT DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI U. Abdullah Mu’min
  • “MEMBACA”, PERJALANAN KEPEMIMPINAN KHULAFAURRASYIDIN (Khalifah Utsman dan Ali RA.) Maman Hidayat
  • KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (H. Asep Hikmat)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Muhammad Saendinobrata)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • APLIKASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi)
  • ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
  • RUU Perguruan Tinggi Batal Disahkan
  • Akan Terbang Kemanakah Negeri Ini?
  • Peran Administrasi Publik
  • Sistem Pemerintahan Indonesia
  • Sejarah PEMERINTAHAN INDONESIA
  • Cara membuat Undang-Undang
  • Pegawai NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
  • Artikel lainnya...


    ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
    (24 Mei 2012)
    ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA
    Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
    Oleh : Sadili Samsudin

    Abstract
    This paper examines the dynamics of bureaucratic structures that might result from the change of law on village development, and the implications that may occur on public policy making process. Here, we develop the public policy analysis by using the methodology developed in the area of contemporary sociology and social psychology, i.e. of social network analysis. Using this analysis, we observe and analyze the public policy system as a system of networking between actors which is involved in public policy makers. In order to analyze the existing structure by using social network analysis, we use 5 types of relationships that may occur between the institution or institutional actors involved in the planning and implementation of rural development policies, that is: affiliation, joint activities, collaboration, meetings, exchange of information. From the comparison of structural properties among the type of actor network, we can see that the network density of information exchange and joint activities are higher than others. It could be said that the activities of information exchange and joint activities in the public policy of rural development, is a form of cooperation which is mostly performed among public policy makers in the village. Meanwhile, from the centrality analysis of the actor’s network, we can depict the central and peripheral actors of each type of interaction. The centrality analysis has been shown that village head is the most central actor in the public policy-making system of rural development in the Sukabumi District.

    1. Pendahuluan
    Pola interaksi diantara pengambil kebijakan publik di desa akan muncul sebagai struktur interaksi tertentu. Secara bottom-up, pola interaksi tersebut senantiasa muncul dan bergerak secara dinamis, terkait dengan adanya self-interest dari masing-masing aktor terhadap kebijakan publik yang dihasilkan. Dinamika ini juga bisa dipengaruhi secara global akibat adanya perubahan rule of game, seperti adanya pemberlakuan undang-undang tertentu. Undang–undang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana struktur interaksi diantara aktor-aktor pengambil kebijakan publik tersebut. Perubahan struktur interaksi pengambil kebijakan publik di desa inilah yang bisa terjadi, tatkala suatu perundang-undangan terkait proses desentralisasi birokrasi dan perimbangan keuangan diimplementasikan (Toikka, 2009). Perubahan struktur ini nantinya akan berpengaruh terhadap proses dan juga outcome dari kebijakan publik (Spiller, et al, 2003). Hal inilah yang berupaya kita investigasi dalam pemberlakuan undang-undang otonomi daerah. Di sini, kita akan melihat bagaimana perubahan struktur seperti pergeseran otoritas, dan pola interaksi diantara pengambilan kebijakan yang terlibat dalam pembangunan desa.
    Untuk mengkaji bagaimana perubahan struktur birokrasi yang mungkin terjadi akibat penerapan undang-undang tentang pembangunan Desa, dan bagaimana implikasi yang mungkin terjadi terhadap proses pengambilan kebijakan publik. Untuk tujuan tersebut, kita mengembangkan suatu analisis kebijakan publik dengan menggunakan suatu metodologi yang berkembang di area sosiologi dan psikologi sosial kontemporer yaitu analisis jejaring sosial. Dengan menggunakan analisis ini, kita mengobservasi dan menganalisis sistem kebijakan publik sebagai sistem jejaring antar aktor pengambil kebijakan publik.
    Dengan merepresentasikan data empirik jejaring kebijakan ini, kita akan memperoleh struktur interaksi institusi-institusi yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan Desa dan bagaimana karakteristik dari sistem jejaring tersebut. Lebih jauh, pemahaman struktur kebijakan publik ini tentunya akan sangat berguna, sebagai landasan ilmiah yang bisa kita kembangkan untuk melihat bagaimana prioritas dan manajemen sumber daya Desa.

    2. Landasan Teori
    Analisis kebijakan (policy analysis) dan jejaring sosial (social network) merupakan dua domain studi yang berbeda. Namun saat ini, perpaduan keduanya menawarkan analisis yang cukup menjanjikan, terutama dalam mencari kaitan antara struktur sistem pengambil kebijakan dengan gambaran proses dan keefektifan kebijakan yang dihasilkan (Luzi, et al, 2008). Seperti yang dipaparkan oleh Wasserman & Faust (1994), ada beberapa hal fundamental yang kemudian membedakan analisis jejaring sosial dibandingkan dengan analisis struktural dan behavioral lainnya, diantaranya:
    (1) Aktor dan aksi dari aktor dipandang sebagai hal yang interdependen (saling berpengaruh) dibandingkan sebagai unit atau intitas yang dependen
    (2) Ikatan relasi (hubungan) antar aktor merupakan sebuah “channel” atau saluran yang memungkinkan adanya aliran sumber daya (baik materi maupun non-materi)
    (3) Model jejaring memfokuskan suatu pandangan dari individu-individu bahwa lingkungan struktural jejaring memberikanpeluang atau hambatan tertentu terhadap aksi yang bisa dilakukannya.
    (4) Model jejaring mengkonsepsikan struktur tertentu (sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya) sebagai pola akhir relasi antar aktor.
    Jejaring kebijakan publik (policy network) merupakan salah satu analisis kebijkan publik yang mendasarkan analisisnya pada konsep jejaring sosial. Dalam perkembangannya, jejaring kebijakan itu sendiri kemudian mempunyai banyak definisi, Carlsson dan Sanstrom (2008), mendefinisikan hal ini sebagai sistem jejaring pemerintahan, dimana berbagai macam tipe aktor, yang terstrukturkan dalam berbagai macam institusi saling berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sementara Kennis & Schneider (2001) mendefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas sekumpulan aktor, hubungan dan batasannya. Ia terdiri atas institusi publik dan juga pihak swasta, sementara hubungan yang terjadi diantara aktor-aktor tersebut berperan sebagai jalur komunikasi, pertukaran informasi, keahlian (expertise), kepercayaan dan autoritas penggunaan sumber daya alam.
    Untuk keperluan analisis yang akan dikembangkan di sini, kita akan menggunakan definsi jejaring kebijakannya Kennis & Schneider (2001) yang mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai mendefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas sekumpulan aktor, hubungan dan batasannya. Aktor yang terlibat baik institusi publik dan juga pihak swasta, atau organisasi masyarakat merupakan aktor-aktor yang secara langsung mempengaruhi pengambilan kebijakan, dimana pengaruh tersebut muncul sebagai sebuah hubungan interaksi diantara aktor-aktor tersebut. Interaksi tersebut bisa berupa jalur komunikasi, pertukaran informasi, keahlian (expertise), kepercayaan dan autoritas penggunaan sumber daya alam, dan juga aksi manajerial lainnya. Penentuan keterhubungan tersebut bisa kita dapatkan melalui studi secara seksama perundang-undangan yang memungkinkan terjadinya hubungan interaksi tersebut.
    Analisis dengan menggunakan jejaring sosial terhadap kebijakan di sini tidak ditujukan untuk mengelaborasi bagaimana aspek teoritis dari penggunaan jejaring sosial terhadap kebijakan seperti yang sudah banyak dikembangkan sebelumnya, melainkan memandang jejaring kebijakan sebagai suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis struktur dan karakteristik dari sistem birokrasi pengambilan kebijakan.

    3. Metodologi
    3.1 Model
    Untuk modelkan struktur relasi yang terjadi diantara aktor-aktor pengambil kebijakan pembangunan desa, kita memodelkannya aktor-aktor dan hubungannya, sebagai sebuah graf , dimana G adalah graf, yang tersusun atas V (node) dan E (Edge). Jejaring kebijakan yang direpresentasikan sebagai jejaring sosial, menggambarkan aktor yang terlibat sebagai node, dan hubungan yang terjadi diantara mereka sebagai tepi (edge).
    Langkah kerja yang dilakukan hingga didapatkan representasi sistem kebijakan publik di desa dalam bentuk graf tersebut adalah sebagai berikut:
    • Menentukan aktor-aktor yang relevan dan berpengaruh signifikan dalam pengambilan kebijakan.
    Beberapa penelitian umumnya menggunakan telaah subjektif dalam menentukan aktor-aktor (institusi) mana yang berperan dalam pengambilan kebijakan, tentunya hal ini dilakukan dengan studi kualitatif mengenai keahlian dan juga kompetensi dari aktor-aktor tersebut (Rauch and Evan, 2000). Namun, pada kebanyakan penelitian, umumnya dikembangkan studi empiris mengenai aktor-aktor dan hubungannya, yang didapatkan dengan menggunakan metode survey atau interview. Survey dan interview dilakukan terhadap publik atau aparat pemerintah untuk menentukan aktor mana yang paling berpengaruh dalam penentuan kebijakan (Rauch and Evan, 2000).
    • Menentukan hubungan yang terjadi diantara aktor-aktor tersebut
    Hubungan yang terjadi diantara pengambil kebijakan dalam sistem pemerintahan bisa bermacam-macam, tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan bentuk hubungan apa yang akan dianalisis dan tujuan analisis kita. Hubungan yang terjadi bisa berupa hubungan sederhana berupa otoritas atau hirarki (Mustapha, 2006), atau berupa jalur perintah, kontrol, atau aksi manajerial (Maulana, 2009) atau bisa juga berupa reputasi, afiliasi resmi, rembuk bersama, aktivitas bersama, dan pertukaran informasi (Luzi, et al, 2008).
    • Representasi dan visualisasi jejaring kebijakan serta analisis properti statistik dari jejaring.
    Representasi visual merupakan salah satu cara untuk melihat bagaimana pola umum jejaring sosial yang terbentuk, sementara analisis properti statistik akan memberikan informasi yang lebih detail mengenai sifat-sifat atau karakteristik umum dari struktur jejaring sosial (Chung, et al, 2005).

    3.2 Survey
    Terdapat dua tipe metode pengumpulan data yang umum dilakukan dalam analisis jejaring sosial yaitu metode ego-centric dan sosio-centric (Marsden, 2002, D'Andrea, et al, 2010). Metode socio-metric memetakan relasi antar aktor yang dianggap berperan dalam suatu aktivitas sosial tertentu dan terikat dalam suatu aksi kolektif dalam sistem sosial yang diamati, sementara ego-centric melihat bagaimana aktor-aktor tertentu berhubungan dengan suatu aktor kunci yang ditentukan.
    Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, pada dasarnya merupakan instrumen umum digunakan dalam menyusun jejaring sosial, yaitu General Social Survey (GSS) yang umum digunakan untuk mendata aktor inti dalam sebuah sistem yang diamati, dan Cognitive Social Structure (CSS) yang digunakan untuk mengukur keterhubungan antar aktor dari banyak sumber atau observer (Marsden, 2005). GSS yang digunakan dalam penentuan aktor yang dominan adalah instrumen generator nama (Burt, 1984) yang dimodifikasi. Pada instrumen tersebut, reponden umumnya ditanya mengenai siapa yang berhubungan dengan dirinya. Namun, berbeda dengan metode asal, di sini kita menanyakan aktor mana (menurut pendapat responden) yang paling berpengaruh dalam kebijakan pembangunan desa. Pada instrumen yang digunakan, kita mensyaratkan kefinitan dari aktor yang disebutkan dengan membatasi hanya 10 aktor yang paling dominan. Metode seperti ini umum dilakukan ketika reputasi dari keberadaan aktor dalam sistem diperhitungkan atau kita memperhitungkan adanya aktor inti dalam sebuah jejaring (Marsden, 2003).
    Sementara untuk melihat hubungan yang terjadi diantara aktor, kita menggunakan metode CSS yang mencatat data diadik (hubungan antara 2 aktor) dari berbagai sumber dan responden. Penilaian biner (berupa ya dan tidak) ditanyakan kepada masing-masing responden apakah ada atau tidak suatu hubungan dengan tipe tertentu dari aktor-aktor yang dinilainya terlibat dalam kebijakan pembangunan desa. Metode seperti ini pernah dilakukan oleh Krackhardt (1987) dan Casciaro (1998). Krackhardt menggunakan checklist terhadap dua item (ya dan tidak) mengenai ada tidaknya hubungan berupa relasi berarah keluar (outgoing ties) untuk setiap aktor yang ada dalam jejaring, sementara Casciaro memberikan informan matrik berlabel dan meminta informan untuk menandatai hubungan antar aktor berupa pertautan secara langsung.
    Secara umum, dalam pengumpulan data kita melakukan survey dengan struktur kuisioner, sebagai berikut:
    • Untuk melihat bagaimana struktur yang ada kita menggunakan 5 jenis tipe hubungan yang mungkin terjadi diantara lembaga atau aktor institusi yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan desa, meliputi:
     Afiliasi
     Aktivitas bersama
     Kerjasama
     Pertemuan (meeting) atau musyawarah
     Pertukaran Informasi
    Keberadaan tipe hubungan atau relasi tersebut didasarkan pada interpretasi subjektif kita dan studi literatur terhadap kemungkinan hubungan yang ada dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik pembangunan desa.
    • Dalam survey tersebut, masing-masing reponden diminta untuk menyebutkan secara bebas 10 aktor (baik institusi pemerinta, swasta, organisasi kemasyarakat, maupun individu) yang terlibat secara aktif dalam penentuan kebijakan pembangunan desa.
    • Untuk kriteria responden yang dipilih, kita memilih responden dari anggota (baik yang aktif maunpun yang non-aktif) birokrasi pemerintahan desa atau anggota institusi lainnya yang terlibat dalam pembangunan desa saat ini. Kriteria tersebut didasarkan pada asumsi bahwa responden tersebut akan memiliki kemiripan tingkat kognisi dalam memandang sistem kebijakan publik pembangunan desa saat ini.

    4. Hasil dan Analisis
    Dalam penelitian ini kita mengukur beberapa variabel struktural dari jejaring secara global, yaitu kerapatan atau densitas jejaring, dan sentralitas. Sentralitas sendiri dibedakan menjadi 4 tipe yaitu derajat keterhubungan, sentralitas derajat, koefisien clustering, sentralitas perantara dan sentralitas kedekatan. Terkait sentralitas, properti sentralitas berupa sentralitas derajat, sentralitas perantara dan sentralitas kedekatan kita hitung juga untuk masing-masing aktor.
    Tabel 1 menunjukkan bagaimana properti global dari masing-masing jejaring dengan tipe hubungan tertentu. Dari sini bisa kita lihat bahwa dari sisi kerapatan jejaring, pertukaran informasi memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jejaring dengan tipe hubungan yang lainnya. Hal inipun bisa kita lihat dari sentralitas globalnya, ia mempunyai derajat rata-rata, koefisien clustering, sentralitas derajat, sentralitas perantara dan sentralitas kedekatan, yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe hubungan yang lainnya.
    Afiliasi, yang didefinisikan sebagai organisasi yang diatur hubungan manajerial dan otoritasnya dengan peraturan atau perundang-undangan tertentu, membentuk struktur jejaring yang memiliki kerapatan paling rendah. Hal ini menunjukan bahwa setiap aktor yang terlibat pada dasarnya hanya sedikit yang berafiliasi secara formal. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi masyarakat yang tumbuh secara organis di masyarakat desa sendiri merupakan salah satu hal yang memungkinkan hubungan secara afiliatif formal tidak terlalu tinggi. Atau bisa juga disebabkan karena minimnya peraturan yang mengatur mekanisme pengambilan kebijakan publik pembangunan desa.





    Tabel 1. Karakteristik Global Jejaring Kebijakan Publik Pembangunan Desa dengan berbagai Tipe Relasi

    Tipe Relasi Kerapatan Jejaring (Network Density) Derajat Rata-Rata (Average Degree) Koefisien Clustering/ Transitivitas Sentralitas Derajat (Degree of Centrality) Sentralitas Perantara (Betweenness) Sentralitas Kedekatan (Closeness Centrality)
    Afiliasi 0.18409 9.02041 0.33548 0.36879 0.08746 0.42546
    Pertukaran Informasi 0.24240 11.87755 0.43371 0.63254 0.29339 0.54917
    Pertemuan 0.19659 9.63265 0.41605 0.46410 0.14017 0.45760
    Aktivitas Bersama 0.22824 11.18367 0.43125 0.51729 0.18275 0.51632
    Kerjasama 0.19242 9.42857 0.41625 0.46853 0.12618 0.45214

    Dari perbandingan properti antar tipe jejaring bisa kita lihat bahwa jejaring pertukaran informasi dan aktivitas bersama merupakan jejaring dengan struktur kerapatan yang cukup tinggi. Ini menandakan bahwa masing-masing aktor dalam jejaring tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa aktivitas berupa pertukaran informasi dan aktivitas bersama dalam kebijakan publik pembangunan desa, merupakan bentuk kerjasama yang banyak dilakukan diantara pengambil kebijakan publik di desa.
    Dari struktur relasi aktor-aktor di masing-masing tipe interaksi, kita memperoleh gambaran mengenai aktor sentral dan periperal dari tiap tipe interaksi (hasil dan visualisasi dapat diperoleh melalui permintaan) , dimana dari sini kita memperoleh sebuah gambaran mengenai bagaimana struktur sistem pengambilan kebijakan publik dalam pembangunan desa di Kabupaten Sukabumi, seperti terlihat pada tabel 2.

    Struktur Karakteristik
    Aktor paling sentral Pemerintahan desa
    LSM Rendah dan peripheral
    Penelitian dan Institusi Pendidikan Rendah dan peripheral
    Aspirasi masyarakat Dipegang oleh BPD, cukup sentral dan dominan
    Peranan Pemuda Melalui Karang Taruna, cukup berpengaruh dan sentral
    Pemberdayaan Masyarakat Cukup tinggi, terefleksi dari dominannya LPMD, namun masih bersifat top-down
    Pengaruh kebijakan publik dari pusat Masih doniman, aktor yang dihasilkan dari kebijakan publik pemerintah pusat, masih cukup berpengaruh dan sentral
    5. Kesimpulan
    Analisis kebijakan publik pembangunan desa dengan menggunakan analisis jejaring kebijakan publik telah membantu kita dalam menganalisis struktur kebijakan publik, baik dari sisi proses maupun keluaran yang mungkin dihasilkan dari kebijakan publik tersebut. Analisis jejaring kebijakan publik juga telah memberikan gambaran mengenai kemungkinan dan keterbatasan secara struktural dari proses dan implementasi kebijakan publik pembangunan desa.
    Analisis jejaring sosial yang digunakan dalam analisis kebijakan publik, telah memberikan dasar kuantitatif dalam analisis struktur kebijakan pembangunan desa. Hal ini tentunya menjadi suatu analisis yang bisa melengkapi dan menyokong analisis-analisis kebijakan publik lainnya. Namun ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh analisis ini, yaitu terletak pada minimnya data yang bisa kita jadikan sebagai dasar analisisnya. Analisis dari data jejaring yang kita lakukan di sinipun masih berupa survey awal yang tentunya perlu dikembangkan lebih jauh dengan melengkapi data yang bersumber dari keseluruhan aktor yang terlibat.
    Secara struktural, tipe hubungan yang terjadi diantara aktor yang dianalisis dalam penelitian ini, akan membentuk struktur interaksi yang berbeda dari aktor-aktor pengambilan kebijakan publik pembangunan desa. Tingginya tingkat keterhubungan aktor, berupa pertukaran informasi dan aktivitas bersama, menunjukkan tingkat partisipasi aktor kebijakan publik dalam aktivitas pengambilan kebijakan publik yang tidak diatur secara formal oleh peraturan dan perundangan-undangan yang diterapkan. Hal ini menjadi indikasi masih kentalnya sifat kekeluargaan dan gotong-royong, sebagai karakteristik dari masyarakat Indonesia secara umum.
    Analisis struktural kebijakan publik pembangunan desa pada penelitian ini juga telah menunjukkan pemerintahan desa sebagai aktor yang paling berpengaruh dan juga sentral dalam kebijakan publik pembangunan desa. Hal ini membuktikan bahwa otonomi desa dalam pemilihan kepala desa dan penyelenggaraan pembangunan desa telah menjadikan pemerintahan desa sebagai aktor yang paling sentral dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik di desa.




    Daftar Pustaka
    Burt, Ronald S. (1984).” Network Items and the General Social Survey”. Social Networks 6: 293–339.
    Carlsson, L. and Sandstrom, A. (2008). “Network Governence in Commons”. International Journal of the Commons. 2(1): 33-53. Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services for IASC.
    Casciaro, Tiziana (1998). “Seeing Things Clearly: Social Structure, Personality, and Accuracy in Social Network Perception”. Social Networks 20: 331–351.
    D'Andrea A., Ferri, F and Griffoni, P. (2010). “An Overview of Methods for Virtual Social Networks Analysis.” In Abraham, A. Hassanien, A, and Snasel, V. (editor). Computational Social Network Analysis: Trends, Tools and Research Advances. Springer-Verlag London Limited.
    Kenis, P and Schneider, V (1991). “Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox”. (1991) in B. Marin and R. Mayntz (eds) Policy Networks. Empirical Evidence and Theoretical Considerations. Frankfurt. Campus Verlag. p. 25-59.
    Krackhardt, David. (1987). “Cognitive Social Structures”. Social Networks 9: 109–134.
    Luzi, S., Hamouda, M.A., Sigrist, F., Tauchnitz, E (2008). Water Policy Network in Egypt and Ethiopia. The Journal of Environment & Development. 17(3): 238-66. Sage publication.
    Maulana, A. and Situngkir, H. (2009). Study to Ancient Royal Bureaucracies in Indonesian Archipelago. WP-4-2009. Working Paper Series. Bandung Fe Institute.
    Marsden, Peter V. (2003).” Interviewer Effects in Measuring Network Size Using a Single Name Generator”. Social Networks 25: 1–16.
    Marsden, P.V (2005). “Recent Developmnet in Network Measurement”. In Carrington.P.J and Wasserman.S. (ed). Model and Method in Social Network Analysis. Cambridge University Press.Cambridge.
    Mustapha, A.R. (2006). Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public Sector in Nigeria. Democracy, Governance and Human Rights Programme Paper Number 24. United Nations Research Institute for Social Development
    Rauch, J., and Evans, P. (2000). “Bureaucratic structure and bureaucratic performance in less developed countries”. Journal of Public Economics. 75(1): 49-71.
    Spiller, P.T., Stein, E., and Tommasi, M. (2003). Political Institution, Policy Making Processes and Policy Outcome: An Intertemporal Transactions Framework. Paper for the project “Political Institutions, Policymaking Processes and Policy Outcomes” of the Latin American Research Network (Inter-American Development Bank).
    Toikka, Artho. (2009). “Governance Network Structure and Environment Policy Making -- A case studi in Helsinki, Finland”. Boreal Environment Research. 14 (suppl A).
    Wasserman, Stanley and Faust, Katherine. (1994). Social Network Analysis: Method and Aplication. Cambridge University Press. Cambridge.....[kembali]
    FotoFotoFotoFotoFotoFoto

    ©2012 PUSTEKOM STISIP WIDYAPURI MANDIRI SUKABUMI