• ew
  • Peran Komunikasi Politik Di Indonesia
  • peran serta masyarakat dalam membangun bangsa yang jujur dan bersih
  • KEMISKINAN ; KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN SUKABUMI H. Asep Hikmat
  • PROSPEKTIF DAN FENOMENA FILSAFAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN U. Abdullah Mu’min
  • REFLEKSI KEJAYAAN PEMERINTAHAN ISLAM DI SPANYOL Maman Hidayat
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN. H. Herri Azhari
  • Peluang dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pascatransisi Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan Muhamad Saendinobrata
  • POSISI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN H. Herri Azhari
  • “PERMINTAAN” DALAM ILMU EKONOMI Hj Lidiawati, SE. M.Pd
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Ir. H. Kusman Nur, MM.
  • FILSAFAT DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI U. Abdullah Mu’min
  • “MEMBACA”, PERJALANAN KEPEMIMPINAN KHULAFAURRASYIDIN (Khalifah Utsman dan Ali RA.) Maman Hidayat
  • KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (H. Asep Hikmat)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Muhammad Saendinobrata)
  • ”KORUPSI ” SUATU FENOMENA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  • APLIKASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN PERUBAHAN POLA KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi)
  • ANALISIS STRUKTUR JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN DESA Implikasi Implementasi Undang-Undang tentang Pembangunan Desa
  • RUU Perguruan Tinggi Batal Disahkan
  • Akan Terbang Kemanakah Negeri Ini?
  • Peran Administrasi Publik
  • Sistem Pemerintahan Indonesia
  • Sejarah PEMERINTAHAN INDONESIA
  • Cara membuat Undang-Undang
  • Pegawai NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT
  • Artikel lainnya...


    RUU Perguruan Tinggi Batal Disahkan
    (21 Mei 2012)
    akarta - Pengesahan Rancangan UU Pendidikan Tinggi kembali batal disahkan oleh DPR. Dalam rapat paripurna hari ini, Rabu (11/4/2012), DPR menerima usulan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU tersebut.

    Sedianya, RUU PT disahkan dalam rapat paripurna, pekan lalu. Awalnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin paripurna membacakan surat dari Komisi X. Surat itu berisi permintaan penambahan waktu pembahasan RUU PT hingga masa sidang berikutnya. Usulan tersebut sesuai permintaan pemerintah. Namun, dalam surat itu tak dijelaskan alasan permintaan penundaan.

    Dedi Gumelar, anggota Panja RUU PT, meminta penjelasan alasan penundaan. Pasalnya, seluruh anggota panja sudah sepakat agar RUU itu disahkan.

    "Kami kecewa, mengapa permintaan penundaan berada di ujung pengambilan keputusan tingkat satu. Masalah seharusnya disampaikan dalam proses panja. Panja sudah selesai, sudah sepakat seluruhnya," kata Dedi.

    Ketua Komisi X Mahyudin menjelaskan, pemerintah yang diwakili lima kementerian meminta penundaan untuk melakukan konsolidasi internal di panja pemerintah. Alasannya, konsolidasi perlu dilakukan karena pendidikan dilaksanakan oleh 17 kementerian.

    "Kami menerima usulan dengan syarat pasal dalam undang-undang tidak dirubah substansinya, hanya melengkapi. Kami juga minta panja pemerintah tidak membatalkan RUU itu," kata Mahyudin.

    Akhirnya, Dewan sepakat menunda pengesahan. Kepada publik, Priyo menegaskan, "Penundaan ini atas permintaan pemerintah. Dewan ingin mengesahkan hari ini."....[kembali]
    FotoFotoFotoFotoFotoFoto

    ©2012 PUSTEKOM STISIP WIDYAPURI MANDIRI SUKABUMI